15 November 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

DPRD Kaltim Sahkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin


DPRD Kaltim Sahkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Ketua Pansus Rancangan Perda Bantuan Hukum, Jahidin. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah mensahkan peraturan daerah (Perda) Bantuan Hukum.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda Bantuan Hukum, Jahidin, menilai bantuan hukum kepada masyarakat miskin kerap terabaikan.

Baca juga: Tambahan Insentif Guru Honorer SMA Sederajat Masuk APBD 2019

Di Kaltim, kata dia, banyak masyarakat yang terpaksa tidak menggunakan kuasa hukum atau pengacara ketika sedang menghadapi persoalan hukum. Biaya pengacara cukup menguras kantong, menjadi alasan mendasar.

“Untuk itu, kita membuat produk hukum Perda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Diketahui, Raperda Bantuan Hukum disahkan dalam Paripurna DPRD Kaltim awal pekan ini bersama dengan tiga raperda lainnya.

Menurut Jahidin, masyarakat kerap terlibat dalam satu kasus namun tak bisa mendapatkan bantuan hukum. Khususnya mereka yang lemah alias miskin tak memiliki dana untuk menyewa pengacara.

Namun Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim telah membuat Perda Bantuan Hukum yang membantu mengatasi persoalan pembiayaan.

"Dengan adanya payung hukum ini, masyarakat akan terbantu karena bantuan hukum akan diberikan oleh negera secara cuma-cuma. Kami bisa menganggarkan dalam APBD untuk bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu," ungkap Jahidin.

Bantuan hukum tersebut, kata Jahidin, tentu sangat menguntungkan tidak hanya bagi masyarakat bawah yang tidak mampu membayar pengacara yang diketahui cukup mahal untuk satu perkara hingga putusan pengadilan.

Di sisi lain, sambungnya, kehadiran Perda Bantuan Hukum ini juga berimbas pada para advokat yang selama ini memberikan layanan cuma-cuma pada masyarakat.

"Selama ini kan ada juga pengacara yang membantu masyarakat secara suka rela. Padahal kita tahu mereka juga mengeluarkan dana pribadi atau dari organisasi untuk menutupi kebutuhan operasional seperti fotokopi ataupun dana transportasi. Nah dengan adanya payung hukum ini, para advokat juga mendapat bayaran dari negara yang kita anggarkan melalui APBD," terangnya.

Baca juga: Raperda Perubahan Pajak Daerah Kaltim Disetujui

Tak hanya itu, menurut Jahidin, pada umumnya yang mendapat bantuan hukum adalah mereka yang mengalami kasus besar dengan ancaman pidana di atas dua tahun.

Namun Perda Bantuan Hukum yang merupakan perda inisiatif dewan ini tak lagi melihat besar kecilnya perkara yang dihadapi masyarakat. Ia menegaskan, semua akan mendapat bantuan hukum.

"Nanti lembaga bantuan hukum yang akan akan memfasilitas masyarakat mendapat bantuan hukum. Jadi tak ada lagi alasan tidak mendapat bantuan hukum, semua akan dibantu advokat. Kita akan jalankan setelah gubernur menandatangani perda ini," ungkap Jahidin.

Ia berharap, dengan hadirnya Perda Bantuan Hukum ini dapat membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dalam hal perlindungan hukum.

“Karena tidak dibebani ke masyarakat, jadi gratis. Semua bantuan hukum bagi rakyat miskin nantinya ditanggung oleh pemerintah,” tandasnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Dinkes & KB Bontang Gelar Germas Dan Launching Kelurahan Siaga Guntung

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0