EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Ibu hamil terus menjadi atensi pemerintah, khususnya mereka yang berkategori tidak mampu. Salah satunya, dengan adanya santunan yang diterimanya melalui anggaran Kementerian Sosial sebanyak Rp 1,2 juta perbulan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang, Abdu Safa Muha menjelaskan, penerima santunan itu adalah ibu hamil yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: DPRD Kaltim Sahkan Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

“Atau masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Safa saat di temui di ruangannya, Gedung Praja, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Senin, (12/11/2018).

Dikarenakan ibu hamil masuk salah satu indikator PKH, termasuk ibu hamil keluarga miskin, maka pembagian santunannya pun masuk paket di PKH.

Sementara bagi yang tidak masuk dalam PKH, akan dibantu dalam Jaminan Persalinan (Jampersal).

"Pemerintah pusat masih menjamin ibu hamil miskin di Bontang melalui Dinsos-P3M," ungkapnya.

Namun demikian, Safa menegaskan bagi seluruh penerima santunan yang masuk dalam peserta PKH, jangan menggunakan uang bantuan di luar kebutuhan yang telah di tentukan.

Baca juga: R-APBD Kaltim 2019 Diproyeksikan Capai Rp 10,4 Triliun

“Misal membeli rokok dan pulsa. Tidak ada toleransi. Kalau ketahuan langsung dicabut," tegasnya.

Ia menambahkan, Kemensos menyalurkan anggaran ke Dinsos-P3M Bontang kurang lebih Rp 5 miliar bagi masyarakat yang tidak mampu. Namun anggaran Rp 5 miliar itu hanya untuk 5.495 KPM dari 8.902 KPM di Kota Bontang.

"Saya berharap anggaran untuk di Kota Bontang ditingkatkan, agar perluasan penerima manfaat bisa diterapkan," harapnya. (adv)

Video Terkini EKSPOS TV: Dinkes & KB Bontang Gelar Germas Dan Launching Kelurahan Siaga Guntung

ekspos tv