24 September 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Hendak Diambil Alih Provinsi, DKP3 Bontang Harap Tetap Kelola PPI Tanjung Limau


Hendak Diambil Alih Provinsi, DKP3 Bontang Harap Tetap Kelola PPI Tanjung Limau
Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Robysai M Malissa. (EKSPOSKaltim/Endar)

EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Balai Benih Ikan (BBI) di Tanjung Limau, Kota Bontang merupakan kewenangan Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang - undang No 23 tahun 2014.

Kendati demikian, pengelolaan PPI dan BBI Kota Bontang hingga kini masih menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang.

Baca juga: DKP3 Bontang Sesalkan Inkonsistensi Petani Rumput Laut

DKP3 Bontang melalui Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Robysai M Malissa menjelaskan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional menjadi faktor pengelolaan PPI dan BBI ini tetap di tangan DKP3 Bontang.

“Ini masih dalam proses peralihan, karena direncanakan bulan September ini,” ujar Roby saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (13/9/2018).

Roby menambahkan, hingga kini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Menurutnya, apabila aset PPI tersebut diambil alih (provinsi), maka akan terjadi permasalahan baru yakni soal biaya operasional.

Bahkan, kata dia, yang tadinya PPI Tanjung Limau mau menarik retribusi dari parkir, terpaksa ditunda karena soal peralihan ini.

Baca juga: Pupuk Kaltim Raih Penghargaan Tertinggi di Ajang ISDA 2018

“Padahal kami mau mengupayakan untuk menambah PAD Bontang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bontang saat ini sedang menyiapkan Bontang pasca minyak dan gas (migas). Salah satunya dengan mengembangkan sektor perikanan.

"Ini kami masih menunggu apakah benar akan diambil alih atau seperti apa, karena masih menunggu revisi perundangan tersebut, semoga saja semua (PPI dan BBI) tetap menjadi kewenangan Kota Bontang," tutupnya. (adv)

Video Kepala Adat Besar Kutai Timur Tolak Adanya Deklarasi #2019 Ganti Presiden

ekspos tv

Reporter : Endar    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0