EKSPOSKALTIM - Dewan Tuntut Pemprov Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan di Pedalaman

Dewan Tuntut Pemprov Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan di Pedalaman

Jumat, 15 Desember 2017 Jam: 21:32:51 WITA

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Siti Qomariah. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Siti Qomariah meminta kepada Pemprov Kaltim agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Etam (julukan Kaltim). Salah satu caranya, kata dia, yaitu dengan pemerataan pendidikan.

“Pemerataan pendidikan itu harus didorong, jangan hanya terpusat di perkotaan saja,” kata legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Jumat (15/12).

Sejauh ini ia menganggap masih terjadi ketimpangan fasiltas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Misalnya, saat reses di berbagai daerah ia menemukan masih banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari kondisi di perkotaan.

Baca: Mediasi Eks Karyawan dengan PT Kimco, DPRD Kaltim Minta Pemprov Turun Tangan

“Sangat tidak layak. Infrastrukturnya harus ditingkatkan,”ungkapnya.

Menurutnya, kualitas pendidikan daerah adalah kunci dari kemajuan suatu daerah itu sendiri. Karena itu, Pemrov Kaltim melalui dinas pendidikan harus melakukan terobosan dalam dunia pendidikan.

Terlebih, pasca diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana adanya peralihan kewenangan dan pembagian sektor pendidikan, tingkat SD sampai SMP/sederajat menjadi tanggung jawab Pemda tingkat kabupaten kota. Sementara, tingkat SMA/Sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Dan Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Nah artinya kan pemprov cuma fokus ke SMA dan SMK saja. Perguruan tinggi sudah menjadi tanggung jawab pusat. Berarti harusnya bisa lebih maksimal dalam peingkatan sektor pendidikan,” ujarnya.

Berita terkait: Masa Reses DPRD Kaltim, Dewan Temukan Sejumlah Fakta Miris di Pedesaan

Alokasi anggaran yang disediakan di 2018, menurutnya sudah mendukung untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. “Alokasi sektor pendidikan itu sudah melebihi 20 persen dari ketentuan. Jadi soal anggaran sudah tidak masalah lagi,” tambahnya.

Ia berharap, alokasi sektor pendidikan tersebut bisa lebih banyak kepada perbaikan fasilitas dan mutu pendidikan, bukan banyak kepada beban pegawai.

“Kan bisa disinkronisasikan antara anggaran di pemkot dan pemkab untuk pendidikan, jadi simultan saja. Saya yakin kedepan terus ada perbaikan asal ada kemauan,” pungkasnya. (Adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Cycling Tour Semarakkan Erau Pelas Benua Kota Bontang