EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Ketua Pansus Tatib DPRD Bontang, Agus Haris, mengatakan progres pembentukan tata tertib parlemen Bontang periode 2019-2024 sudah mencapai 50 persen.

Disebutkan, dari sekitar 200-an pasal terkandung dalam tatib, tak terlalu berbeda dengan tatib periode sebelumnya (2014-2019).

Hanya ada sedikit tambahan perihal tata cara pembuatan peraturan daerah (Perda) dan mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, tatib kali ini menitikberatkan pada sanksi tegas tindakan indisipliner dewan. Dia menyebut, dalam tatib sebelumnya, anggota DPRD Bontang yang mangkir rapat paripurna 6 kali berturut-turut bakal terkena penggantian antar waktu (PAW).

Maka dalam penggondokan tatib kali ini semakin dipertegas: 6 kali berturut-turut tak hadir rapat kerja apapun, maka akan terkena PAW alias pemecatan.

"Ini sifatnya tidak bisa tawar menawar. Jadi nanti kalau tidak ikut rapat 6 kali berturut-turut, diproses badan kehormatan. Bisa langsung mendapat pemecatan," terangnya kepada awak media usai menghadiri rapat bersama Bawaslu Bontang, Senin (2/9/2019) siang.

Selain itu, pembahasan soal kewajiban mengenakan seragam dinas dewan pun dipertegas. Dewan sendiri memiliki 5 jenis seragam dinas.

Menurut pria yang masuk bursa Wakil Wali Kota Bontang 2020 itu, seragam tersebut seyogyanya digunakan. Selain kadung dibuat khusus bagi dewan, dan pengadaannya pun menguras aggaran.

Dia pun menilai, seragam itu merupakan simbol atau penanda bahwa si pengguna seragam adalah wakil rakyat.

"Pakaian ini kan menjadi jadi diri si penggunanya," kata Agus Haris.

Tapi pembahasan tatib sendiri belum menyentuh dua aspek tersebut (Mangkir rapat dan seragam dinas).

Agus Haris berjanji, anggota Pansus Tatib sedang mengebut pembahasan, dan berharap tatib rampung sebelum waktu ditentukan. Yakni akhir September 2019.

"Tapi kami belum sampai pada pembahasan dua dua hal itu (Mangkir rapat dan seragam dinas). Hari ini sampai nanti malam (Senin malam,red) akan kami bahas," terangnya.

Disinggung soal alasan dua hal tersebut penting kembali dipertegas dalam tatib. Terang Agus Haris, itu semata dilakukan agar dewan semakin disiplin dalam menjalankan tugasnya. Serta menjadi bahan evaluasi dari periode sebelumnya.

Selain itu dia juga katakan bahwa pembahasan tatib ini benar-benar dilakukan secara detail. Guna memastikan agar dewan paham benar fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat.(adv)