EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Polemik transportasi ojek online dengan konvensional belum selesai di Kaltim. Keengganan pengusaha transportasi online membeber data jumlah armada membuat antiklimaks penyelesaian persoalan tersebut.

Hal ini tampak dari mediasi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kaltim, bersama Dishub Kaltim dengan menghadirkan perwakilan Gojek dan Grab sebagai pihak tranportasi ojek online dan organda dan pengsauha tranportasi konvensional, di ruang rapat DPRD Kaltim, Kamis, (24/7).

Baca juga: KPU Kaltim Tunda Penetapan Caleg DPRD Terpilih

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Dishub Samarinda, Agus mengeluhkan bahwa pihaknya sulit mengatur armada online dan konvensional karena pihaknya belum menerima jumlah armada tranportasi online dari pihak Grab maupun Gojek.

“Pihak aplikator tidak pernah terbuka terkait jumlah driver kepada kami,” ucapnya.

Tak hanya itu, ia menyebut, keberadaan tranportasi online tak banyak berkontribusi terhadap daerah baik retribusi ataupun lainnya.

Namun, kata dia, setelah keluar Permenhub 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, kewenangan dilakukan oleh Pemprov.

Jumlah driver online hingga kini angkanya belum diketahui pasti. Hal itu pun menuai kritikan dari berbagai pihak.

Perwakilan Grab Samarinda, Hendrik menjelaskan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim sudah bersurat meminta kejelasan jumlah armada driver online di Kaltim, baik Samarinda maupun Balikpapan. Surat itu pun langsung diteruskan kepada Direksi Grab di Jakarta.

“Sudah di Jakarta dan siap dikirim untuk jumlah armada yang di Balikpapan dan Samarinda,” katanya.

“Kami enggak tahu angka pastinya. Databasenya, dashboardnya ada di Jakarta,” sebut Hendrik.

Ia menjelaskan, yang pasti pihaknya sudah tidak melakukan pembukaan pendaftaran calon driver Grab baik roda dua ataupun empat.

“Sudah sembilan bulan lebih rasanya, kami tutup pendaftaran,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono pun menyayangkan keengganan pihak transportasi daring ini memberikan data.

“Tolong kasih deadline waktu akhir minggu ini sudah ada progres,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu juga menyampaikan keberatannya. Menurutnya, data tersebut penting sebagai bahan nantinya untuk menyelesaikan persaolan angkutan daring dengan konvensional. Misalnya dengan pembagian kuota secara merata sesuai kebutuhan daerah.

“Data pun enggak mau kasih. Kami di DPRD secara kelembagaan minta data itu,” tegas dia.

Baca juga: Dewan Kucurkan Rp 26 M untuk Tingkatkan Kualitas Runway Bandara APT Samarinda

Bahar menerangkan, sudah ada kesepakatan antara Dishub Kaltim dengan pengusaha transportasi online terkait pembagian armada. Di antaranya di Samarinda sebanyak 200 armada.

“Tapi apakah keputusan ini mengikat, jangan sampai ada lebih armada. Kalau kelebihan harus ada sanksi. Lalu, apakah Gojek dan Grab terlibat dalam keputusan ini? Kalau ada kesepakatan harusnya Grab dan Gojek hormati,” imbuh Politisi PAN ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, Didi Rusdiandyah menjelaskan, pihaknya tidak bisa begitu saja menutup aplikasi angkutan online sesuai keinginan pengusaha angkutan konvensional lokal. Alasannya, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak mengatur tentang bidang perhubungan.

“Dalam UU ITE tidak atur tentang perhubungan. Kalau Grab, Gojek pasang gambar porno dan Sara, bisa kami tindak,” jelas Didi.

Dengan belum adanya keputusan finalisasi persoalan tersebut, DPRD Kaltim, Dishub dan pihak angkutan online dan konvensional rencannaya akan kembali melakukan mediasi pertemuan lanjutan dalam beberapa waktu kedepan. (*)