Jakarta, EKSPOSKALTIM - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memperkuat tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui workshop sistem manajemen CSR berbasis ISO 26000:2010 bersama British Standard Institution Group Indonesia. Workshop dua hari ini digelar untuk memastikan program TJSL dijalankan secara terarah dan terukur sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pgs VP TJSL Pupuk Kaltim, Lendl Wibisana, mengatakan penguatan sistem TJSL menjadi keniscayaan di era keterbukaan dan digitalisasi. ISO 26000:2010 pun konsisten diadopsi sebagai pedoman program dan kerangka kerja menyeluruh.

“Ini bentuk nyata komitmen kami terhadap GCG, agar pengelolaan TJSL sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” ujar Lendl, Kamis (22/5/2025).

Menurutnya, pemahaman atas prinsip dasar ISO 26000—seperti akuntabilitas, transparansi, etika, hingga penghormatan HAM—menjadi landasan moral dan etika dalam setiap program sosial perusahaan. Terlebih di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran korporasi dalam pembangunan sosial dan lingkungan.

Karenanya, seluruh program TJSL Pupuk Kaltim dirancang dengan perencanaan matang, pelaksanaan terukur, serta pemantauan dan evaluasi sistematis. Tujuannya, agar selaras dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui strategi kolaboratif dan pemberdayaan jangka panjang.

Selama beberapa tahun terakhir, Pupuk Kaltim telah melaksanakan berbagai inisiatif berbasis ISO 26000 yang mendukung SDGs. Di antaranya, pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja rentan di Bontang, pelatihan UMKM, rehabilitasi mangrove dan konservasi terumbu karang.

Program pemberdayaan masyarakat seperti PKT BISA, PKT Karunia, dan kegiatan pengendalian stunting juga dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

“Seluruh program disusun berdasarkan pemetaan isu prioritas dan diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah dan nasional,” tambah Lendl.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, menambahkan bahwa ISO 26000 menjadi kerangka strategis dalam membangun tata kelola TJSL yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan.

“Pendekatan TJSL harus bertransformasi mengikuti standar global, agar manfaatnya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga berdampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Soesilo.

Ia menyebut tujuh isu pokok ISO 26000—mulai dari tata kelola, HAM, ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, perlindungan konsumen, hingga pemberdayaan masyarakat, menjadi pedoman dalam setiap aktivitas TJSL Pupuk Kaltim.

“Dengan semangat transformasi dan keberlanjutan, kami siap melangkah lebih jauh untuk menghadirkan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata,” pungkas Soesilo. (*)