Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun (dua dari kanan) bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (lima dari kanan) saat Launching Tahapan Pilgub Kaltim 2018 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (2/10). Ekspos Kaltim/Muslim
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun, berharap pesta demokrasi serentak gelombang ke III pada 2018 mendatang bisa berjalan mulus.
Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim pada 2018 mendatang, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sejauh ini ia mengapresiasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim yang telah menyusun tahapan demi tahapan.
"Alhamdulillah, ini sudah dijadwalkan semua. Sudah jelas ada kepastian tahapannya. Kita harap tahapannya sampa waktu pemilihan berjalan dengan baik dan lancar," kata Alung, sapaan akrabnya, saat Launching Tahapan Pilgub Kaltim 2018 di Hotel Bumi Senyiur, Senin (02/10).
Untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut, Alung meminta kepada semua pihak bisa mencermati tahapan demi tahapan pilkada. Baik pasangan calon yang ingin berkompetisi, stakholder terkait, maupun seluruh masyarakat Kaltim.
Menurutnya, dengan mengetahui seluruh tahapan maka secara tidak langsung dapat membantu dalam menekan angka golput pemilih.
"Dengan berjalan lancar maka hak demokrasi masyarakat tidak terganggu. Golput bisa semakin rendah," harapnya.
Diketahui dalam Pilgub 2018 mendatang, DPRD Kaltim telah menganggarkan dana sekitar Rp 300 miliar. Melalui pos anggaran APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018 mendatang.
Untuk menyukseskan pilgub ini, politikus Golkar ini memastikan soal anggaran sudah tidak lagi menjadi soal.
"Kalau tidak mencukupi kita siap anggarkan lagi. Yang penting pilgub ini aman dan lancar," ungkapnya.
Terakhir, Alung juga meminta kepada aparatur negara, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), aparat penegak hukum Polda Kaltim, dan TNI untuk tetap menjaga netralitas.
Sebab menurutnya salah satu suksesnya penyelenggaraan Pilkada adalah, dengan sikap netralitas aparatur negara.
"Jangan sampai ikut dalam sistem, timses maupun yang berkaitan dengan kebutuhan - kebutuhan para calon," tegasnya. (adv)
Editor : Fariz Fadhillah
.jpeg)
