Harapan Samarinda mempercepat perbaikan sekolah lewat bantuan pusat belum berjalan mulus. Dari puluhan sekolah yang diajukan untuk direhabilitasi, baru segelintir yang berhasil lolos verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
EKSPOSKALTIM, SAMARINDA — Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui bantuan pemerintah pusat dipastikan belum berjalan sesuai harapan.
Ketatnya proses verifikasi serta keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah pusat membuat usulan rehabilitasi puluhan sekolah yang diajukan sejak tahun lalu mengalami penyusutan signifikan, baik dari sisi jumlah sekolah yang disetujui maupun besaran anggaran yang dikucurkan.
Hingga tahun ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) tercatat baru memberikan lampu hijau bagi delapan sekolah di Samarinda. Realisasi tersebut dinilai sangat timpang jika disandingkan dengan total puluhan berkas usulan yang disodorkan daerah berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Ibnu Araby, menjelaskan bahwa seluruh usulan daerah saat ini harus melewati proses penyaringan berlapis di Jakarta.
“Dan ini mencakup pembahasan ulang hingga verifikasi fisik secara langsung ke lapangan,” ujar Ibnu.
Menurutnya, sekolah yang telah memperoleh persetujuan awal terdiri atas empat Sekolah Dasar (SD), tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan satu sekolah swasta.
“Yang disetujui sudah ada sekitar 4 SD, 3 SMP, dan satu sekolah swasta. Di antaranya ada SMPN 2 dan SMPN 37,” katanya.
Jika dibandingkan dengan total usulan yang diajukan Disdikbud Samarinda, angka tersebut masih tergolong sangat kecil. Pada jenjang SMP misalnya, pemerintah kota mengusulkan rehabilitasi terhadap 36 sekolah yang dinilai membutuhkan intervensi anggaran dari pemerintah pusat. Namun hingga kini baru tiga sekolah yang berhasil lolos proses verifikasi kementerian.
“Kalau SMP ada 36 sekolah yang diajukan, dan baru tembus 3 sekolah,” jelasnya.
Kondisi serupa terjadi pada jenjang SD, dari total 15 sekolah yang diproyeksikan daerah untuk direhabilitasi, kementerian baru menyetujui anggaran untuk 4 sekolah.
Ia mengakui jumlah sekolah yang berhasil diakomodasi pemerintah pusat masih jauh dari harapan daerah. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penilaian antara kondisi kerusakan yang diajukan pemerintah daerah dengan hasil verifikasi yang dilakukan tim kementerian di lapangan.
Menurut Ibnu, tidak jarang tingkat kerusakan yang dinilai cukup berat oleh daerah mengalami penyesuaian setelah melalui pemeriksaan ulang oleh pemerintah pusat. Dampaknya, besaran bantuan yang diterima sekolah juga dapat berkurang signifikan dari nilai yang diajukan semula.
Meski demikian, Disdikbud Samarinda memastikan proses pengajuan rehabilitasi sekolah masih terus berjalan.
“Usulan dananya Rp 1 miliar, sampai sana paling hanya dibantu sekian ratus juta, tergantung hasil pemeriksaan mereka di lapangan," pungkas Ibnu.
.png)
