EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Golkar Dahri Yasin menegaskan, legislatif akan maksimal dalam memperjuangkan Kaltim untuk ditunjuk sebagai Ibukota Negara RI. Ia membantah jika ada anggapan bahwa unsur legislatif dianggap kurang memberikan dukungan terkait pemindahan ibukota negara ke Kaltim.

"Kita akan perjuangkan semaksimal mungkin ke pusat," kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.

Baca juga: Kumpulkan Koin, Siswa SDN 020 Balteng Buat Pipa Baca dan Beli Buku Sekolah

Diketahui, calon Ibukota baru RI pemindahan dari DKI Jakarta mengerucut ke dua provinsi, yakni Kalteng dan Kaltim.

Menirut Politisi Golkar ini, upaya Karang Paci dalam mendorong Kaltim terpilih sebagai ibukota negara sudah maksimal. Dahri mengaku pekan ini akan terbang ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas RI, bertepatan dengan jadwal konsultasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim TA 2018 di Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi tentang persoalan itu (pemindahan ibukota) Karang Paci itu maksimal. Tidak benar kalau kita diam saja," imbuhnya.

Ia menyanggah pernyataan bahwa DPRD Kaltim seolah diam karena tak melakukan lobi untuk memperkuat dukungan supaya Kaltim terpilih sebagai lokasi ibukota negara yang baru. Lobi legislatif, kata dia, melalui jalur politik sesama legislatif di pusat.

Baca juga: Korban Bunuh Diri di Sungai Mahakam Berhasil Ditemukan

“Kami punya jalur banyak, bahkan sampai ke presiden langsung. Gak usah khawatir,” ucapnya.

Meski demikian, menurut dia, persoalan terpilih atau tidaknya Kaltim berada pada keputusan Pemerintah Pusat. Yakni hak preogratif Presiden Joko Widodo.

Meskipun, diakuinya, berdasarkan kajian Kaltim memiliki faktor yang lebih unggul daripada provinsi lain. Yaitu dari pendukung yang sangat tinggi, mulai dari kondisi geografis dan kondusifitas masyarakatnya

“Jadi, Kaltim memang paling siap. Jadi kita lihat saja nanti perkembangannya. Semoga yang terbaik untuk Kaltim," pungkasnya. (*)