Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang dilontarkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, membuat PDIP memilih berhitung. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya belum bisa menentukan sikap tanpa kajian mendalam yang menimbang aspirasi publik dan mandat konstitusi.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disambut hati-hati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut partainya masih perlu melakukan kajian mendalam sebelum menentukan sikap.
Hasto mengatakan kajian itu akan memperhatikan aspirasi publik dan aspek konstitusi. Ia menyampaikannya saat menghadiri Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim di Balikpapan, Senin (8/12/2025).
"PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat," ujar Hasto.
Usulan Bahlil muncul dalam Puncak HUT ke-61 Golkar pada Jumat (5/12/2025). Menanggapi itu, Hasto menegaskan bahwa konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis.
"Konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil (jujur dan adil). Nah, inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi," jelasnya.
Ia mengatakan kajian PDIP akan membandingkan dua sistem, antara pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Tujuannya menemukan model yang paling kuat bagi demokrasi dan legitimasi kepemimpinan. Sikap resmi PDIP akan dibahas dalam Rakernas awal tahun depan. "Ya, nanti kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang," sebutnya.
Di forum yang sama, Hasto menyerukan perubahan paradigma pembangunan di Kalimantan Timur dari daratan ke lautan. Menurutnya, posisi Kaltim di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) harus mendorong cara pandang baru.
“Kami tegaskan posisi geopolitik Kalimantan Timur yang membentang di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Ini harus mengubah cara pandang kita, menjadikan laut sebagai halaman depan kita,” ujarnya.
Ia menilai orientasi pembangunan yang bertumpu pada daratan telah memicu kerusakan lingkungan. “Perubahan paradigma ini penting. Kalau pandangannya ke darat, yang terjadi adalah perusakan hutan, penambangan liar, dan sebagainya. Maka, kita ingin jadikan laut sebagai jalan masa depan kita,” tegasnya.
Hasto juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia mengajak semua pihak belajar dari bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Mari kita jaga hutan kita, kita atur tata kelola. Kita kedepankan moratorium izin pengelolaan hutan dan sebagainya," kata dia.
Hasto menambahkan bahwa DPP PDIP telah melakukan evaluasi pasca Pemilu 2024. Evaluasi itu melihat peluang di tengah situasi politik yang ia sebut penuh “anomali”. “Pemilu kemarin akan terjadi anomali. Anomali adanya pengerahan dana bansos yang luar biasa, kemudian penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak lagi demokratis,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto mengatakan partainya bergerak dan belajar dari pengalaman tersebut. “Tapi kami sudah bergerak. Yang lebih penting adalah kami belajar. Ketika tantangan itu nanti terulang, bagaimana? Jadi, menjawab tantangan, tantangan ambisi kekuasaan seperti itu,” pungkasnya.
.jpg)
