Antrean BBM di Samarinda masih mengular. Meski kuota disebut aman, Pemkot mulai mengungkap petunjuk penyebabnya. Benarkah karena pengguna Pertamax beralih ke Pertalite?
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Penyebab antrean bahan bakar minyak (BBM) di Samarinda belum sepenuhnya terurai. Pemerintah kota masih sibuk menelusuri apakah panjangnya antrean disebabkan kekurangan kuota atau persoalan lain dalam distribusi.
Termasuk, perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi naik.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda, Nadya Turisna, mengatakan pemerintah daerah belum dapat menyimpulkan persoalan tersebut hanya berdasarkan asumsi kekurangan kuota.
Data alokasi untuk masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda masih perlu dipastikan, termasuk berapa banyak BBM yang tersedia dan bagaimana distribusinya berlangsung.
Menurut Nadya, pertemuan dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) yang dilakukan baru-baru ini merupakan langkah awal untuk mengurai penyebab antrean.
Pemkot memanggil organisasi tersebut karena menaungi SPBU, tetapi untuk mendapatkan data terperinci, Hiswana menyarankan agar pemerintah berkomunikasi langsung dengan masing-masing SPBU.
“Karena kita mau tahu sebenarnya lagi mencoba mengurai sebenarnya antrean BBM yang terjadi di Samarinda itu karena apa, betulkah karena kuota atau karena ada masalah lain,” ujar Nadya.
Stok BBM yang tersedia di Terminal BBM Cendana tidak seluruhnya diperuntukkan bagi konsumen Samarinda. Dalam rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar setiap Senin, Pemkot selama ini meminta informasi kepada Pertamina mengenai stok yang tersedia di Cendana.
Namun, pasokan dari terminal tersebut juga melayani sejumlah daerah lain, termasuk Kutai Kartanegara dan Sangatta di Kutai Timur. Sehingga, angka stok yang tersedia di Cendana tidak serta-merta menggambarkan jumlah BBM yang dapat dikonsumsi masyarakat Samarinda.
“Jadi makanya kita perlu tahu sebenarnya kuota SPBU itu berapa yang di Samarinda,” katanya.
Pergeseran Konsumsi Jadi Temuan Awal
Di tengah penelusuran tersebut, Nadya menyebut informasi awal dari Pertamina menunjukkan adanya pergeseran konsumsi BBM. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax mulai beralih ke Pertalite lantaran perbedaan harga setelah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
Pertalite yang masih mendapat subsidi pemerintah tidak mengalami kenaikan harga seperti BBM nonsubsidi. Kondisi itu membuat sebagian konsumen memilih bahan bakar yang lebih murah, sehingga permintaan terhadap Pertalite meningkat.
“Yang tadinya Pertamax beralih ke Pertalite, karena harganya lebih murah,” ungkapnya.
Meski demikian, temuan awal tersebut belum menutup kemungkinan adanya faktor lain. Nadya menegaskan, Pemkot masih harus memperdalam data untuk memastikan apakah kuota yang tersedia memang tidak mencukupi atau terdapat persoalan lain yang turut memengaruhi antrean.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota BBM.
“Bukan dari siapa-siapa, bukan dari Pertamina, bukan dari walikota, bahkan gubernur, tidak. Yang mengeluarkan kuota itu BPH Migas,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah belum adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan kelompok masyarakat tertentu. Nadya mengatakan, berdasarkan konfirmasi yang diterima Pemkot dari Pertamina, belum ada regulasi yang membatasi Pertalite hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.
Ia menyebut BPH Migas sedang menggodok kebijakan terkait pengaturan konsumen BBM bersubsidi di tingkat pemerintah pusat. Skemanya berpotensi menyerupai pengaturan penggunaan LPG tiga kilogram yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Meski demikian, Nadya menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menetapkan pembatasan secara sepihak sebelum ada dasar kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, Samarinda juga merupakan pusat distribusi logistik sehingga kebutuhan BBM tidak hanya berkaitan dengan kendaraan pribadi. Aktivitas kendaraan angkutan barang turut menjadi pertimbangan, termasuk keberadaan asosiasi logistik seperti Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
Nadya mengatakan, Pemkot tidak ingin menerapkan pembatasan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi.
“Apalagi persoalan antrean saat ini juga berkaitan dengan Pertalite dan Biosolar, yang harganya tidak mengalami kenaikan seperti BBM nonsubsidi,” jelas Nadya.
Terkait dugaan kendaraan yang berulang kali mengisi BBM, Nadya menyebut informasi yang pernah diperoleh Pemkot dari Satgas kepolisian tidak menunjukkan adanya praktik modifikasi tangki kendaraan. Menurut informasi tersebut, persoalan yang perlu ditelusuri justru kemungkinan pengisian berulang dalam sehari.
Pemkot, kata dia, tidak bisa langsung melabeli kendaraan tertentu sebagai pengetap tanpa dasar dan aturan yang jelas. Dugaan tersebut harus diperiksa lebih lanjut agar penanganannya tidak sekadar berdasarkan penilaian sepihak.
“Kita enggak bisa menentukan. Kan harus diperdalam. Makanya harus menguraikan dulu benang kusutnya,” kata Nadya.
SPBU 24 Jam untuk Mengurai Antrean
Sambil menelusuri penyebab antrean, Pemkot mendorong sejumlah langkah operasional untuk memperlancar pelayanan di SPBU. Salah satunya melalui penambahan jam operasional menjadi 24 jam, dengan jumlah SPBU yang direncanakan beroperasi sepanjang hari bertambah hingga empat lokasi, termasuk rencana di kawasan Palaran.
Nadya menegaskan, kebijakan operasional tersebut tidak berarti ada penambahan kuota khusus. Langkah itu lebih ditujukan untuk membagi waktu kedatangan konsumen sehingga antrean tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.
Menurut informasi yang diterima Pemkot dari Pertamina, kuota yang disediakan BPH Migas masih dalam kondisi aman. Karena itu, penambahan jam operasional tidak bisa langsung dimaknai sebagai respons terhadap kuota yang telah habis atau mengalami defisit.
“Untuk sementara informasi Pertamina, bahwa kuota yang disediakan oleh BPH Migas itu masih aman sampai saat ini,” jelas Nadya.
Ia mengatakan, pengaturan jam operasional merupakan urusan bisnis antara Pertamina dan pengelola SPBU. Pemerintah daerah tidak mengatur secara teknis operasional SPBU, tetapi tetap berkepentingan menjaga kenyamanan konsumen ketika antrean menimbulkan keluhan dan berpotensi mengganggu lalu lintas.
Selain penambahan jam operasional, Pemkot juga mendorong agar seluruh nosel pengisian yang tersedia di SPBU dapat difungsikan. Apabila sebelumnya hanya sebagian nosel yang digunakan, pengoperasian seluruh nosel diharapkan membantu mempercepat pelayanan.
Pemkot juga belum memutuskan penerapan skema pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap maupun sistem tiket antrean BBM. Nadya mengatakan, pemerintah masih mencari pola yang dinilai efektif tanpa menambah beban masyarakat.
Ia menyebut Pemkot ingin mengevaluasi terlebih dahulu dampak penambahan jam operasional dan pengaktifan seluruh nosel. Setelah itu, pemerintah dapat melihat apakah antrean berkurang atau masih terdapat persoalan lain yang perlu ditangani.
Terkait kemungkinan ganjil-genap, Nadya mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan semacam itu perlu dikaji secara hati-hati karena dapat memengaruhi aktivitas warga, terutama di tengah tekanan ekonomi.
“Kami lagi mencari opini masyarakat dulu,” katanya.
Nadya menegaskan Pemkot tidak ingin kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurai antrean justru menambah kesulitan masyarakat.
Karena itu, penanganan dilakukan bertahap sembari memperdalam penyebab utama antrean dan mempertimbangkan batas kewenangan pemerintah daerah.
“Kondisi ekonomi sekarang ini kan sudah mereka kesusahan, kita enggak mau nambah lagi kesusahan,” pungkasnya.
