Pemprov Kaltim lalu memberikan konteks terkait aksi intimidatif ajudan gubernur seusai aksi demonstrasi terkait protes karhutla tersebut. Lalu ke mana perginya Gubernur Rudy Masud?
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pemprov Kaltim menyampaikan permohonan maaf menyusul insiden antara ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda setelah demonstrasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (19/10).
Pemprov menyebut kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan mahasiswa.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Saridewi, menyayangkan adanya persoalan dalam interaksi antara unsur pengamanan gubernur dan massa aksi. Ia menyebut kemungkinan terjadi miskomunikasi dalam peristiwa tersebut.
“Kami mengajukan permohonan maaf. Mungkin dalam kerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa ada beberapa hal yang miskomunikasi di sini,” ujar Ririn saat ditemui di Pendopo Odah Etam, Selasa (20/10).
Pernyataan itu disampaikan setelah upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltim. Pada kesempatan tersebut, Rudy Mas’ud tidak dapat ditemui untuk dimintai tanggapan langsung mengenai insiden yang melibatkan ajudannya.
Ririn menjelaskan pada hari kejadian, Rudy Mas’ud memiliki sejumlah agenda yang cukup padat. Menurutnya, gubernur terlebih dahulu mengikuti pengarahan pada pagi hari, kemudian menerima audiensi Bupati Penajam Paser Utara (PPU) di ruang kerjanya.
Setelah itu, Rudy juga menerima audiensi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) terkait anak yang meninggal setelah diduga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Lihat postingan ini di Instagram
Ririn menyebut agenda tersebut berlangsung cukup lama, sebelum gubernur melanjutkan kegiatan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
“Kita mengetahui bahwa kondisi saat itu Pak Gubernur lagi sibuk, lagi banyak kegiatan. Itu kan juga cukup lama dan melelahkan untuk menjalaninya,” tuturnya.
Meski menjelaskan padatnya agenda gubernur, Ririn tidak secara langsung menjelaskan alasan Rudy tidak menemui massa GMNI ketika demonstrasi berlangsung. Ia lebih menekankan bahwa kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi.
“Jadi kami intinya ke depan ini menjadikan evaluasi pemerintah provinsi kami. Semoga ke depan untuk kerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa juga lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ririn juga mengonfirmasi bahwa personel yang bertugas sebagai ajudan gubernur merupakan anggota kepolisian yang diperbantukan.
Namun, ketika ditanya apakah akan ada teguran khusus terhadap ajudan yang terlibat dalam insiden tersebut, Ririn tidak memberikan penjelasan.
“Itu diperbantukan. Itu mekanismenya di polri,” singkatnya.
