EKSPOSKALTIM.COM - Samarinda merupakan satu dari sekian banyak daerah yang tak dapat menikmati alokasi dana desa yang diguyurkan pemerintah pusat pada tahun ini.

Hal ini terjadi lantaran di ibukota Kaltim itu tidak terdapat keberadaan satu pun desa. Tercatat status wilayah-wilayahnya merupakan kelurahan.

Selain Samarinda, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Retno Harjantari Iriana membenarkan jika banyak daerah lain mengalami nasib serupa. Seperti Balikpapan, maupun Bontang.

“Ada juga desa yang mengalami perubahan status. Misalnya berubah menjadi kelurahan, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan dana desa,” katanya kepada Ekspos Kaltim di ruang kerja Kantor Kejari Samarinda, Jalan M Yamin, Jumat (24/8). 

Walau begitu, setiap daerah wajib hukumya melaksanakan kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Itu merupakan gerakan serentak seluruh kejaksaan di nusantara untuk mensosialisasikan penggunaan dana desa yang baik dan benar.

“Karena Samarinda tidak punya desa dan tidak ada dana desa untuk perkotaan, tetap ada acaranya. Materinya menyesuaikan, tapi tetap sosialisasi TP4D ada," terang Retno.

Sekedar informasi, tercatat 1.323 desa yang akan mendapatkan pengarahan dan sosialisasi TP4D di wilayah Kaltim dan Kaltara. 

Dana desa yang dikucurkan pada tahun ini sekitar Rp 60 triliun. Berasal dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kaltim sendiri dijatahi Rp 692 miliar.