EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Bahrani Hasanal mengaku sempat was-was dengan kebijakan Pemkab Kutim yang merasionalisasikan atau memangkas semua anggaran OPD, termasuk yang ada pada Dinas Kesehatan kecuali dana dari Pemprov Kaltim dan APBN.

Kekhawatiran Bahrani beralasan karena dana yang dialokasikan melalui APBD Tahun 2019 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk penunjang operasional seluruh Puskesmas.

Baca juga: Dihadiri Wagub, Pangdam VI/Mlw dan Forkopimda Kaltim Deklarasi Bersama

“Yang kita khawatirkan jika semua terkena kebijakan harus memangkas anggaran yang ada sebesar tiga puluh enam persen itu, tentu berdampak terhadap aktifitas Puskesmas,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Meski tidak menyebutkan berapa nilai anggaran yang terpangkas untuk Puskesmas, namun dari raut wajahnya tampak sekali akan kegusarannya.

“Ini sudah menyangkut masalah kemanusian, kalau anggaran Puskesmas terkena imbas rasionalisasi bisa-bisa listrik Puskesmas ngga nyala,” sebut Bahrani saat ditanya terkait dampak rasionalisasi anggaran terhadap pelayanan kesehatan.

Baca juga: Mahyunadi Siap Bantu Beras Bagi Korban PHK PT AE

Ditanya usaha yang dilakukannya, Bahrani mengaku telah melapor ke bupati untuk mendapatkan kebijakan karena jika listrik dan kebutuhan dasar Puskesmas terkendala akibat rasionalisasi, ia menegaskan imbasnya kepada Pemkab Kutim.

“Alhamdulillah, bupati memberi respon postif,” bebernya.

Sekedar diketahui saat ini sejumlah Puskesmas di Kutim dalam operasionalnya mendapat anggaran melalui APBD. Meski mendapat anggaran namun tergolong kecil, sementara jangkauan layanan terbilang jauh sehingga memerlukan biaya tidak sedikit termasuk minimnya sarana pendukung seperti ambulance.