EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Tidak sedikit para kontraktor khususnya proyek progres 2017 yang megeluhkan pekerjaan mereka belum terbayarkan. Padahal, pekerjaan tersebut semua sudah rampung. Hal tersebut merupakan jeritan para kontraktor di Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kutai Timur (Kutim) yang masuk melalui Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kutim, Leny Susilawati belum lama ini.

"Ya tidak sedikit kontraktor yang mengeluh ke kami, karena pekerjaan mereka tahun 2017 lalu belum dibayar. Padahal pekerjaannya sudah selesai. Karena itu lah, kami berharap, pemerintah memprioritaskan pembayaran proyek, yang terutang dari tahun lalu, untuk dibayarkan tahun ini," harapnya.

Lebih lanjut dikatakan, permasalahan utang proyek yang terjadi saat ini tidak bisa terhindarkan karena akibat pemotongan anggaran tahun lalu. Akibatnya, banyak proyek yang sudah dibangun, tidak terbayarkan. Namun tahun ini, telah dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni.

Kemudian Leny juga menyampaikan pada saat ini, yang sangat penting dan prioritas dibayarkan, terlebih dahulu adalah gaji pegawai, terutama tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Sebab ini menyangkut kebutuhan hidup pegawai, yang tentu tidak bisa ditunda.

"Gaji ini yang paling penting dan harus diprioritaskan juga diselesaikan pembayarannya. Karena ini masalah hidup," tegas Leny, anggota DPRD perwakilan daerah pemilihan tiga (Dapil 3).

Selanjutnya, untuk anggaran pembayaran utang, sebenarnya memang telah dianggarkan saat pembahasan anggaran. Di mana, di APBD murni 2018, dianggarkan Rp 500 miliar lebih, untuk pembayaran utang. Anggaran ini hanya untuk bayar utang proyek, sementara untuk utang pembayaran lahan, anggarannya lain. Bila memang tidak ada kendala, utang ini pasti terbayarkan. Hanya, pemerintah juga masih mengatakan, utang akan dibayar tergantung kondisi keuangan.

"Jadi memang segera dibayarkan, karena itu kewajiban pemerintah, tapi tentu kembali pada ketersediaan anggaran. Kalau memang ada anggaran, sebaiknya dibayar secepatnya. Kasihan tu kontraktor, kalau pembayaran terus berlarut-larut," jelasnya.

Di samping itu, masalah anggaran ini memang sulit dipastikan. Sebab, meskipun telah dianggarkan, namun kalau terjadi pemotongan, tentu itu di luar perhitungan pemerintah dan DPRD. Karena itu, dampaknya dirasakan semua pihak.

"Karena bukan hanya masyarakat, DPRD juga rasakan masalah defisit anggaran ini. Termasuk anggaran reses belum cair, akibatnya reses pun tertunda. Beruntung, gaji DPRD sampai bulan lalu, sudah dibayar, tapi untuk bulan ini, saya belum cek. Tapi mudah-mudahan memang sudah masuk rekening," tutupnya.(adv)