EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - DPRD Kaltim berencana akan segera memanggil Pertamina, Pemprov, dan Polda Kaltim untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM di Kaltim. Terkhusus persoalan kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan harga BBM Non Subsidi.
Keputusan tersebut diambil saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Mahasiswa melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Senin (19/3).
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Ady Kurniawan menerima kunjungan mahasiswa tersebut dengan melakukan dialog bersama perwakilan mahasiswa. Diketahui, mahasiswa menuntut DPRD Kaltim untuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dengan sepihak atau secara diam-diam melakukan kenaikan BBM non subsidi sejak 27 Februari 2018 lalu. Termasuk, menyoroti kelangkaan BBM subsisi jenis premium di Kaltim, khususnya di Kota Samarinda.
Baca: Deklarasi Anti Hoax Digemakan Wartawan, Polri dan TNI di Samarinda
Edi Kurniawan mengatakan, peruntukkan BBM non subsidi adalah masyarakat kelas menengah. Terkait kuota atau pasokan premium, pihaknya menyebut tidak ada kekurangan. Ia mengetahui hal ini setelah sebelumnya berkomunikasi dengan pihak PT Pertamina.
“Tapi memang pengetap ini yang terlalu banyak, itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan,” jelasnya dihadapan mahasiswa.
Atas hal itu, DPRD Kaltim melalui Komisi II berencana akan melakukan pertemuan dengan PT Pertamina pada Senin (26/3) pekan depan.
“Kami mau diskusi dengan Pertamina, bisa enggak mereka gandeng aparat untuk tertibkan itu (pengetap). Sebab Pertamina hanya menindak SPBU-nya saja,” tambah Edy.
Sementara itu, terkait kebijakan pemerintah pusat yang telah menaikan harga BBM non subsidi, menurut Edy, DPRD Kaltim akan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Sebab, kata dia, hal tersebut menjadi kewenangan pusat.
Mahasiswa menggelar aksi damai di depan gedung paripurna DPRD Kaltim. (EKSPOSKaltim/Muslim)
Meski demikian, dihadapan perwakilan mahasiswa ia menjelaskan skema subsidi di BBM. Kata dia, pemerintah hanya menerapkan subsidi untuk BBM jenis premium yang diperuntukan untuk masyarakat kecil. Sementara untuk BBM non subsidi, kata dia, harganya ditentukan oleh mekanisme pasar global.
“Karena memang peruntukannya untuk masyarakat menengah ke atas. Beda dengan BBM subsidi, premium yang masih ada subsidinya. Pemerintah sekarang subsidi mengalihkannya ke yang produktif, seperti KIS (Kartu Indoensia Sehat) KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan bantuan sosial lainnya,” paparnya.
Dalam pertemuan itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Devriansyah mengatakan, mahasiswa yang menjadi representasi dari masyarakat meminta harga BBM non subsidi turun dan meminta pemerintah mendistribusikan pasokan BBM subsidi di seluruh SPBU di Kaltim. Bagi dia, pasokan BBM jenis premium dianggap langka berdasarkan hasil tim survey BEM Unmul.
Baca: Bawaslu Kaltim Usut Dugaan Gubernur Kampanye di Luar Jadwal Cuti
“Padahal jika kita lihat, pengguna BBM premium khususnya di Samarinda cukup banyak. Beberapa supir dan angkutan ojek banyak mengeluh kurangnya persediaan premium itu,” katanya saat ditemui disela-sela aksi.
Dia menilai, kebijakan kenaikan BBM non-subsidi sendiri sebenarnya sudah dilakukan sebulan lalu. Namun mahasiswa mengaku baru menggelar aksi kemarin karena harus lakukan survey lapangan dan kajian terlebih dulu. Selain itu mahasiswa juga butuh waktu untuk menggalang dukungan atau konsolidasi antar elemen kampus.
“Konsolidasi dan survey yang lama. Agak panjang prosesnya makanya kenapa baru ini kami lakukan demonstrasi,”katanya. (adv)
Tonton juga video-video menarik di bawah ini:
VIDEO: Polres Bone Inisiasi Deklarasi Anti Hoax
ekspos tv
VIDEO: Basarnas Bone Gelar Pelatihan Downward
ekspos tv
VIDEO: Gerbong Mutasi, Empat Perwira Polres Bone Dirotasi
ekspos tv
VIDEO 813 Turn Back Crime: Operasi Sabhara Polres Bontang
ekspos tv
VIDEO Ekspos On Vacation (EOV): Keindahan Pantai Sekerat
ekspos tv
VIDEO Ekspos Kuliner: Whymilk Cafe
ekspos tv
Untuk mengirim komentar, silahkan login atau registrasi terlebih dahulu !