EKSPOSKALTIM, Bontang- Selain pendidikan, kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian Neni-Basri yang dituangkan dalam janji politik yang akan diwujudkan ketika terpilih.

Salah satunya program peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia bagi petugas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana merubah status puskesmas di Bontang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) jauh panggang dari api.

“Status puskesmas Bontang Utara 1 belum BLUD. Begitu juga dengan puskesmas lain yang belum memiliki status BLUD. Jadi belum ada satupun puskesmas di Bontang yang berstatus BLUD,” kata  Erwin, kepala Puskesmas Bontang Utara 1, saat diwawancara, Rabu (22/3) siang.

Seperti diketahui, status puskesmas akan memengaruhi pengelolaan keuangan. Puskesmas non-BLUD mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yaitu, seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah untuk kemudian disalurkan kembali melalui usulan SKPD induk.

Pengelolaan model ini, berpotensi menyebabkan alokasi anggaran yang diterima puskesmas tidak sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan.

Hal ini berbeda dengan puskesmas dengan status BLUD yang lebih fleksibel untuk menjalankan bisnis dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peluang lain, puskesmas mempunyai wewenang utuh merekrut tenaga profesional non-PNS. Lebih hebatnya lagi, pegawai dengan kinerja baik bisa diberikan imbalan jasa.

Erwin menjelaskan, pegawai non-PNS di lingkungannya hanya mendapatkan gaji, tanpa tunjangan. Padahal dalam komitmen hal tersebut jelas menjadi salah satu janji yang akan direalisasikan saat memimpin. Jasa pelayanan yang bersumber dari kapitasi BPJS, sebut Erwin, sampai sekarang belum ada pencairan.  

“Kalau tunjangan PNS, TTP dan Performance, mengalami hal yang sama dengan instansi lainnya karena memang ada penurunan akibat defisit yang melanda. Jadi, ada pemotongan kurang lebih 50 persen dari sebelumnya. Soal pegawai mungkin butuh perhatian khusus kedepannya,” ujarnya.

Kabar baiknya, tentang jasa pelayanan disebut Erwin mengalami peningkatan. Puskesmas didukung dengan peralatan dan obat-obatan yang cukup oleh pemerintah kota maupun pusat.

Begitu juga peningkatan kualitas petugas puskesmas. Ia menyampaikan, pemerintah kota telah memberikan fasilitas berupa studi banding ke luar kota setiap tahunnya. Hal ini dinilai baik guna meningkatkan kualitas tenaga medis.

Tahun lalu Puskesmas Bontang Utara 1 juga dibantu pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga telah berhasil membangun ruang laboratorium dengan peralatan lengkap.

Sedangkan tahun ini, lanjutnya, puskesmas juga akan melakukan perbaikan gedung. Khususnya renovasi ruang klinik sanitasi dan ruang konseling terpadu yang didukung dengan DAK 2017.

“Tahun lalu kami berangkatkan 18 petugas medis studi banding ke Rapak Mahang Tenggarong terkait pelayanan ramah anak. Sedangkan sumber dana obat-obatan bisa dari APBD atau dana kapitasi BPJS. Dana dari pusat juga support melalui dana DAK fisik,” ujarnya.

Di sisi lain salah seorang pegawai bagian umum Puskesmas Bontang Selatan 2 yang enggan disebutkan namanya mengomentari soal penghasilan. Pegawai tersebut mengaku tidak puas dengan penghasilan yang diberikan.

“Saat ini gaji non-PNS tidak ada yang di atas UMR. Bahkan hampir setengah dari penghasilan sebelumnya. Tidak ada sama sekali tunjangan atau apapun,” tutupnya.