EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Wacana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengalihkan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diprotes keras akademisi.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi Purwoharsojo menilai skema payroll PNS via bank Himbara dan bank pembangunan daerah selama ini sudah berjalan lancar tanpa masalah.

"Seperti yang sering saya sampaikan, pemerintah ini jangan menggaruk di tempat yang tidak gatal. Selama ini payroll PNS melalui bank Himbara itu tidak ada masalah," ujar Purwadi di Balikpapan, Rabu (21/10/2026).

Purwadi mengingatkan risiko besar jika dana triliunan rupiah dialihkan ke KDKMP yang belum memiliki infrastruktur finansial dan SDM memadai.

"Sudahlah, koperasi ini mending kembali ke cita-cita awal pendiriannya saja. Tidak perlu mengurusi hal-hal yang memang tidak perlu mereka urusi," sindirnya.

Pengalihan payroll, kata dia, berpotensi mengacaukan sistem kredit PNS yang sudah berjalan di bank eksisting. Dampaknya juga akan menghantam bank daerah.

"PNS daerah itu gajinya ditaruh di bank daerah. Kalau mendadak dialihkan, ini akan berdampak juga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan sembarangan," tegas Purwadi.

Ia meminta pemerintah belajar dari kejatuhan Bank Bukopin (Bank Umum Koperatif Indonesia) yang krisis likuiditas pada 2018-2020 sebelum diakuisisi KB Kookmin Bank Korea Selatan.

"Kurang besar apa Bukopin saat itu, tapi bangkrut. Jadi jangan sampai terulang kesalahan ini," terangnya.

Melihat wacana yang dinilai tidak matang dan memicu polemik, Purwadi bahkan menyarankan Presiden mengevaluasi posisi Menkop.

"Kalau tidak bisa kerja, mending dicopot saja. Diganti dengan yang lebih kompeten," pungkasnya.