EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Pemerintah Kota Bontang memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal di tengah kebijakan redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penghentian pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah provinsi.
“Masih tetap dibayarkan tahun ini, belum ada surat resmi,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menjelaskan, jumlah kepesertaan yang ditanggung Pemprov Kaltim di Kota Bontang relatif kecil, yakni sekitar 3.000 jiwa. Angka tersebut dinilai tidak terlalu berdampak dibandingkan daerah lain yang mengalami pengalihan dalam jumlah besar.
“Sejak zaman Pak Sofyan menjabat wali kota, angka yang ditanggung provinsi sekitar itu. Masih kecil dibanding daerah lain,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bontang tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila kebijakan tersebut diberlakukan. Salah satunya melalui skema pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Neni menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan dalam kondisi apa pun.
“Kalau nanti diputus oleh provinsi, tidak boleh ada rumah sakit dan puskesmas yang menolak peserta PBI provinsi. Semua harus dilayani,” tegasnya.
Ia juga memastikan, apabila terjadi perubahan kebijakan, pemerintah daerah siap mengambil alih pembiayaan iuran agar masyarakat tetap terlindungi.
“Kalau ditambah sama provinsi jadi sekitar 183 ribu orang sudah tercover. InsyaAllah Bontang aman,” pungkasnya.
Berdasarkan data, jumlah warga Bontang yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan mencapai 180.196 jiwa. Rinciannya terdiri dari PBI APBN sebanyak 26.899 jiwa, PBI APBD 56.756 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha 64.777 jiwa, PPU Penyelenggara Negara 19.236 jiwa, serta peserta mandiri 12.498 jiwa.
Dengan cakupan tersebut, Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan sektor kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, agar tetap mendapatkan pelayanan yang layak dan berkelanjutan.
