Jakarta, EKSPOSKALTIM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melonjak hingga tiga kali lipat setelah sistem pencairan tak lagi menggunakan metode reimburse.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan, hingga April 2025 pencairan anggaran MBG masih memakai sistem reimburse, di mana pembayaran dilakukan setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengajukan tagihan belanja.

“Setelah April, mereka (Badan Gizi Nasional/BGN) bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kami bayar. Kalau lihat realisasi, sekarang sudah mulai cepat. Sejak Juni, Juli, Agustus, ke September, ini naik tiga kali lipat,” ujar Astera, dikutip dari Antara, Sabtu (4/10).

Perubahan sistem ini dilakukan setelah pemerintah menilai penyaluran anggaran berjalan lambat di awal tahun. Kini, dana disalurkan lebih cepat karena BGN menerima dana di muka sesuai rencana kebutuhan yang diajukan.

Efektivitas perubahan itu tampak dari realisasi anggaran MBG yang telah mencapai Rp20 triliun, disalurkan lewat 13 ribu SPPG kepada 30 juta penerima.

Angka tersebut naik pesat dari laporan terakhir pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9), yang mencatat realisasi Rp13 triliun untuk 22,7 juta penerima melalui 7.644 SPPG hingga 8 September 2025. Nilai itu setara 18,3 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

“Jadi, percepatan yang cukup signifikan untuk bulan-bulan setelah bulan April,” kata Astera.

Kemenkeu menargetkan penerima program MBG terus meningkat hingga 82,9 juta orang. Pemerintah berharap peningkatan alokasi dan efisiensi penyaluran akan memperluas jangkauan program di seluruh daerah.

Sebaran penerima terbesar masih berada di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang, disusul Sumatera (4,86 juta), Sulawesi (1,70 juta), Kalimantan (1,03 juta), Bali–Nusa Tenggara (1,34 juta), dan Maluku–Papua (0,52 juta).