Jakarta, EKSPOSKALTIM – Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jika pada akhirnya belum bisa menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menyebut usulan ini mempertimbangkan situasi fiskal dan dinamika politik saat ini. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi sementara untuk meredam polemik seputar status IKN dan mencegah infrastruktur yang sudah dibangun menjadi mangkrak.

“Jakarta masih bisa tetap menjadi ibu kota negara sampai seluruh persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan pemindahan ASN benar-benar matang,” ujar Saan di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

Ia juga mendorong pemerintah melakukan moratorium pembangunan IKN untuk sementara waktu, sambil mengevaluasi proyek sesuai kemampuan anggaran negara dan prioritas nasional.

NasDem menilai ada sejumlah kendala yang menghambat proses pemindahan pemerintahan ke IKN. Salah satunya adalah belum adanya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Padahal, hal itu diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Pemerintah masih melakukan peninjauan ulang strategi pembangunan IKN. Karena itu, jadwal pasti pemindahan kementerian, lembaga, maupun ASN, beserta rinciannya, belum bisa dipastikan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai jika IKN memang dialihkan menjadi ibu kota Provinsi Kaltim, maka seluruh asetnya akan diserahkan ke pemerintah provinsi.

Ia menyebut, konsekuensinya, pembiayaan IKN ke depan akan menjadi tanggung jawab daerah. “Menurut saya, gagasan NasDem ini adalah opsi paling moderat untuk meredakan kebingungan publik dan perdebatan di kalangan elite tentang masa depan IKN,” kata Rifqi, yang juga berasal dari Fraksi NasDem.