EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti rekrutmen ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bukan hanya tidak transparan.
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas, menilai proses rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN juga minim keterlibatan masyarakat lokal.
Rekrutmen ASN dilakukan secara langsung oleh Kepala Otorita, tanpa melalui sistem nasional sebagaimana biasanya berlaku di daerah lain.
"Ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat Kaltim terkait transparansi dan asas meritokrasi,” jelas Hamas dalam rapat koordinasi di kantor Otorita IKN, Penajam baru tadi.
Forum itu turut dihadiri Kepala Otorita IKN beserta jajaran Forkopimda. Hamas mengingatkan bahwa proses perekrutan yang tertutup dapat menggerus kepercayaan publik.
Menurutnya, kualitas dan akuntabilitas ASN seharusnya menjadi prioritas utama. Dan itu hanya bisa dicapai jika prosesnya terbuka dan adil.
Tak hanya soal ASN, Hamas juga menyoroti minimnya peran masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Ia menyebut pendekatan yang digunakan selama ini masih bersifat top-down.
Komunitas lokal seperti suku Dayak, Kutai, dan Paser belum banyak dilibatkan. Padahal mereka adalah bagian dari identitas Kalimantan Timur.
"Pembangunan IKN seharusnya inklusif, bukan eksklusif,” ujarnya.
Hamas berharap pemerintah pusat bersama Otorita IKN lebih membuka ruang dialog dengan masyarakat adat dan lokal, agar proyek ini bisa menjadi rumah bersama, bukan hanya milik segelintir elite.
“Jangan sampai masyarakat Kaltim hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Sudah seharusnya mereka juga merasakan manfaat langsung dari pembangunan ini,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Hamas juga mengingatkan komitmen terhadap visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas yang ramah lingkungan.
“Pembangunan IKN berlangsung di kawasan hutan tropis, habitat satwa langka. Maka, prinsip keberlanjutan lingkungan tidak boleh diabaikan,” tutupnya.
Media ini sudah mengontak Jubir OIKN, Troy Pantouw. Namun belum ada respons.
