EKSPOSKALTIM, Samarinda - Presiden Prabowo Subianto meminta koruptor untuk bertobat. Dianggap hanya sebatas gimik.
"Iya, gimik doang. Lha dia sendiri memasang orang-orang yang berbau korupsi di kabinetnya," jelas pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah dimintai pendapatnya, Kamis (19/12).
Catatan media ini, memang ada sejumlah nama beraroma korup di kabinet Prabowo Subianto. Sebut saja Eddy Hirariej. Wakil menteri hukum saat ini sempat menjadi tersangka korupsi KPK. Ia diduga kuat menerima suap Rp8 miliar dari pengusaha tambang nikel bernama Helmut.
Selanjutnya, Agus Andrianto. Menteri Imigrasi ini diduga kuat menerima suap saat menjabat kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Agus diduga menerima Rp6 miliar dari Ismail Bolong, mantan anggota Polresta Samarinda. Uang sebanyak itu diduga sebagai duit tutup mata atas praktik tambang ilegal di Kaltim.
Ada juga, Menteri Olahraga Ario Bimo Nandito. Semasa menjabat di era Jokowi, Ario terseret kasus korupsi megaproyek menara pemancar komunikasi di Kementerian Komunikasi.
Di level menteri koordinato setidaknya, media ini mencatat dua nama. Pertama, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga sampai hari ini terus dikait-katikan dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor sawit mentah. Ia sempat beberapa kali diperiksa Kejaksaan Agung. Berdasar putusan Mahkamah Agung, kasus izin ekspor CPO ini membuat negara merugi hingga Rp6 triliun.
Lalu, ada nama Budi Gunawan. Siapa yang tak ingat bahwa Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ini pernah menjadi tersangka oleh KPK pada 2015 atas dugaan kepemilikan rekening gendut jenderal polisi.
"Mereka yang tak patuh LHKPN, mereka yang tersangkut korupsi, lihat saja, semua ada di sekeliling Prabowo," sambung pakar hukum dari Universitas Mulawarman ini.
Catatan media ini, Budi juga termasuk menteri yang tak melapor harta kekayaan atau LHKPN. Bahkan sejak ia menjabat kepala Badan Intelijen. Sampai kemarin, KPK sendiri mencatat baru 36 dari 52 menteri yang melaporkan harta mereka.
"Kalau memang mau serius, Prabowo tidak akan memasang orang-orang yang punya sangkut pautnya dengan korupsi," jelasnya.
Karenanya, seruan Prabowo dinilai Castro hanya sebatas gimik. "Kalau memang serius memberantas korupsi, seharusnya dia memasang orang-orang yang bebas korupsi," sambung Castro.
Namun, Castro melihat Prabowo masih mampu memperbaiki situasi ini. Salah satu caranya adalah mengembalikan kedigdayaan KPK lagi.
Prabowo harus mendorong mekanisme pemberantasan korupsi ideal dengan menempatkan kembali KPK sebagai lembaga independen di luar rumpun eksekutif.
"Jadi, kalau memang Prabowo serius dan berani, kembalikan saja KPK seperti sebelum hasil revisi," kata peneliti pusat studi antikorupsi Unmul ini.
"Tapi sampai sekarang kan kita tidak melihat komitmen itu, makanya seruan itu hanya sekadar gimik saja," jelasnya.
Tak Efektif
Terpisah, Ketua masyarakat antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman melihat seruan Prabowo tentu saja jauh dari cukup.
"Korupsi sekarang kan dilakukan dengan cara-cara cerdas. Banyak dari mereka yang disidangkan itu mengaku tidak korupsi," jelas Boyamin kepada media ini, Kamis (19/12).
Boyamin pun mempertanyakan efektifitas seruan. Dengan kondisi demikian, bagaimana bisa Prabowo mengambil hati para koruptor?
"Koruptur kebanyakan merasa gak bersalah kok. Misalnya korupsi suatu proyek, banyak yang merasa kalau untung besar itu adalah hak mereka," jelasnya.
"Atau semisal menilap dana publik, mereka merasa itu sebagai upah. Dengan begini kan, rasanya tidak mungkin mereka akan mau mengikuti anjuran Pak Prabowo," sambung Boyamin.
Namun begitu, secara hukum Boyamin melihat seruan Prabowo bisa dilakukan. Serupa yang dilakukan Amerika. Di mana para koruptor mendapat pengampunan namun dengan penanganan khusus agar tak lagi korup.
Pengampunan yang dilakukan pun sejauh kerugian negara dikembalikan. Dan penanganan perkara belum sampai ke penyelidikan apalagi penyidikan.
"Amnesti harus diringi dengan treatment lanjutan agar tak korup lagi," jelasnya.
Amnesti dipandang Boyamin juga ampuh sebagai strategi pemulihan kerugian negara. Banyak perkara, kata dia, ketika disidangkan uang penggantinya tak sepadan dengan kerugian negara.
"Amnesti ini strategi murah meriah, tapi memang tak mudah pelaksanaannya," sambung Boyamin.
Kendati begitu, Boyamin melihat Prabowo tak boleh mengesampingkan tindakan hukum. Ini penting sebagai efek jera.
"Kalau Pak Prabowo tegas kan, nanti koruptor juga takut," ujar Boyamin.
Seruan Prabowo
Seruan Prabowo sampaikan dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir.
"Saya memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (19/12).
Presiden melanjutkan cara mengembalikannya dapat dilakukan dengan diam-diam agar tak ketahuan.
Bagi Presiden, cara itu dapat digunakan selama para koruptor bertobat dan mengembalikan hasil curiannya kepada negara.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengingatkan semua aparatur negara untuk taat hukum.
“Hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara. Bayarlah kewajibanmu! Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan,” kata Prabowo ke para pejabat dan aparatur negara yang mendapatkan fasilitas dari negara.
“Tetapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum,” sambung presiden.
Prabowo berpidato selama 30 menit lebih di hadapan ratusan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Al-Azhar. Ini merupakan rangkaian dari lawatan luar negerinya di Mesir pada 17–19 Desember 2024.
