02 Desember 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Bawaslu Bontang Kembali Hentikan Aktivitas Ilegal Lembaga Survei


Bawaslu Bontang Kembali Hentikan Aktivitas Ilegal Lembaga Survei
Bawaslu Bontang sedang meminta klarifikasi dari pihak PusdeHAM terkait aktivitas surveinya. (EKSPOSKaltim/Hermawan)

EKSPOSKALTIM.COM, Bontang – Mendekati pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, masyarakat banyak disuguhkan kuesioner tentang sosok pemimpin ke depannya.

Tak dimungkiri, lembaga survei memang menjadi tren di setiap pesta demokrasi. Olehnya, peran Bawaslu sangat untuk menindaki lembaga survei ilegal yang aktivitasnya berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Baca juga : Debat Kedua Pilkada Bontang, Basri Tegas Soal Naker Lokal dan Neni Komitmen Jaga Lingkungan

Teranyar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang menghentikan aktivitas lembaga survei yang mengatasnamakan dirinya dari  Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PusdeHAM).

Mereka dihentikan di wilayah Bontang Selatan pada Kamis (19/11/2020), lantaran lembaga tersebut belum mengantongi izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang.

“Mereka itu tidak terdaftar di KPU. Hanya punya surat tugas saja dari atasannya,” kata Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah saat ditemui di kantornya, Kamis (19/11/2020) sore.

Nasrullah mengatakan, dalam isi surat tugas yang diperlihatkan, ada 6 orang. Tetapi yang melakukan survey di lapangan hanya empat orang saja.

“Satu orang kita amankan di lapangan. Setelah itu, koordinatornya inisiatif datang ke kantor,” sebutnya. 

Rencananya kata Nasrullah, mereka akan menjalankan tugasnya di Bontang selama empat hari. Dari hasil pemeriksaan, dua orang terperiksa berasal dari Jawa Timur dan Blitar.

Bahkan salah satu surveyornya masih berstatus mahasiswa. Dari hasil temuan di lapangan, daftar pertanyaan seputar pemilihan kepala daerah. 

“Dan ini hari pertama mereka tugas. Kami minta hentikan kegiatan itu,” tegasnya.

Baca juga : Rutin Gelar Pelatihan, Disnaker Sebut Tren Pengangguran di Bontang Turun

Terkait sanksi yang diberikan, lanjut Nasrullah, pihaknya hanya melakukan pencegahan saja. Tetapi jika kegiatan ini berlanjut. Bisa dinaikkan sebagai temuan.

“Untuk buktinya, berbentuk aplikasi di HP. Dan pengakuannya, hanya konsumsi pribadi dan tidak dirilis,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Bontang juga menghentikan kegiatan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA di salah satu cafe bilangan Bontang Kuala pada Minggu (1/11/2020) malam.

Saat itu, LSI Denny JA sedang merilis hasil surveinya terkait Pilkada Bontang. Namun karena tidak terdaftar di KPU Bontang, akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan pakswa oleh Bawaslu.

Untuk diketahui, lembaga survey yang terdaftar di KPU Bontang hanya tiga saja. Diantaranya, LSI strategi , Jaringan isu public dan Indobarometer.

Reporter : Hermawan    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0