EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Dinas Ketenagakerjaan Bontang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Bontang,  di ruang rapat II Sekretaris DPRD Bontang, Senin (26/10/2020) siang.

Rapat ini membahas  tentang permasalahan karyawan PT Harlis Tata Tahta (HTT) soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan merupakan tidak lanjut dari RDP yang digelar pada19 Agustus 2020 lalu.

Baca juga : Polres Bontang Bekuk Pemilik Sabu yang Hendak Dikirim ke Bone Lewat J&T

Mediator Hubungan Industrial Disnaker Bontang Rahel Juliana Tampubolon mengatakan, pihaknya sudah memfasilitasi terkait permasalahan karyawan dan perusahaan tersebut.

Kata dia, para karyawan itu menuntut kekurangan upah dan uang lembur. Juga pesangon serta BPJS Ketenagakerjaan.

"Satu kali mediasi. Sekali Dipartit. Tuntunan awal. Setelah difasilitasi tidak dituntut status mereka bekerja hanya meliburkan saja. Normatif semua," katanya usai rapat.

Dalam masalah ini, kata Rahel, seharusnya melibatkan kepengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim.

Baca juga : Disnaker Bontang Fasilitasi 14 Karyawan PT HTT yang Dirumahkan Tanpa Gaji

Mengingat, Disnaker Kaltim mempunyai kewenangan tentang permasalahan ini. Kendati demikian, pihaknya siap menerima aduan yang ada sesuai bidangnya.

"Harusnya menghadirkan mereka, karena dia punya kewenangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I Abdul Haris mengatakan akan mengagendakan ulang pertemuan ini. Lantaran, pihak perusahaan tidak mengutus seseorang yang bisa membuat kebijakan.

"Kita akan agenda ulang. Harus ada yang bisa berpengaruh di perusahaannya. Paling tidak membuat keputusan," kata politisi PKB  itu. (Adv)