EKSPOSKALTIM, Bontang - Komisi I DPRD Kota Bontang menggelar rapat dengar pendapat (RDP)dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, dan  PT Brantas Adipraya terkait jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam pembangunan Bontang City Mall (BCM).

Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (23/6/2020).

Baca juga:

Sekretaris Komisi I DPRD Bontang M. Irfan mengatakan, tujuan RDP ini untuk mencarikan solusi bagi perusahaan, agar dalam merekrut tenaga kerja memberdayakan masyarakat lokal.

"Makanya kita panggil lebih awal, sehingga jangan sudah terjadi baru kita panggil, karena tenaga kerja hal yang paling krusial," ujarnya usai rapat.

Kata dia, sebagai anggota DPRD khususnya di Komisi I yang memiliki kontrol terhadap tenaga kerja, pihaknya ingin mempertegas bahwa sesuai dengan Perda 10 tahun 2018 investasi apapun yang masuk ke Kota Bontang, wajib memberdayakan warga lokal.

"Kita selalu mensosialisasikan perda tersebut, bahwa perusahaan harus berkoordinasi dengan Disnaker," ucapnya.

Namun dalam perjalanannya, pihak perusahaan tidak melaporkan kembali jumlah tenaga kerja yang ada saat ini, sehingga data tenaga kerja yang diterima Disnaker hanya 5 orang, ternyata jumlah tenaga kerjanya sebanyak 21 orang yang berasal dari luar Bontang.

Baca juga:

"Perusahaan hanya kurang komunikasi dengan Disnaker terkait jumlah tenaga kerjanya," terangnya.

Kata Irfan, dari 21 tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT Brantas Adipraya merupakan tenaga kerja skill dan top managemen perusahaan.

"Kita akan memberikan waktu kepada PT Brantas selama 1 minggu untuk berkomunikasi dengan pihak Disnaker. Agar ketika ada warga yang bertanya tenaga kerja di BCM, Disnaker juga memiliki jawaban atas pertanyaan warga," tutupnya. (adv)