EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - HMI Badko Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) menanggapi terkait insiden penabrakan pondasi jembatan Mahakam Samarinda oleh kapal tongkang, yang terekam melalui kamera pemantau.

Dari video yang diunggah oleh masyarakat pada Selasa (26/11/2019) itu memperlihatkan rekaman kamera pemantau jembatan. Pada video berdurasi singkat tersebut jembatan Mahakam dihantam oleh kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya.

Baca juga: Pupuk Kaltim Dukung Pelaksanaan Pesta Laut dan Race Laut Bontang Kuala

Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badko HMI Kaltimtara, Faishal Alwan, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media, penabrakan pondasi jembatan Mahakam sudah ketiga kalinya terjadi di tahun 2019 ini.

Pertama, 28 April 2019 kapal tongkang TK Indo Sukses 25 yang ditarik oleh tugboat Caprion 126. Kedua, 30 juni 2019, kapal tongkang tug boat blora 2 yang menarik tongkang robby 1010, dan Ketiga, 17 November 2019, kapal tongkang Bg financia 37, ditarik tugboat Entebe Emerald 59 saat melintas di kolong Jembatan Mahakam, tanpa mendapat pengawalan kapal pandu maupun petugas assist.

Belum cukup satu bulan, kata dia, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi meminta KSOP kelas II Samarinda menerbitkan rambu-rambu jalur di kolong jembatan. Namun ditabrak lagi pada Selasa, 26 November 2019 yang masih belum diketahui nama kapalnya.

“Pada media, setahun baru 3 kali terjadi penabrakan. Sementara berdasarkan dari berbagai pihak yang kami himpun menyatakan bahwa ditabraknya jembatan Mahakam dalam 3 bulan terakhir ini sudah lebih dari itu. Hal ini menunjukan adanya indikasi pihak KSOP Samarinda kecolongan bahkan menutupi berbagai indisen tersebut,” ujar Faishal dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (26/11) malam.

Baca juga: HMI Tantang Kapolda Kaltim yang Baru Berantas Ilegal Mining

Menurutnya, KSOP Samarinda bukan cuman kecolongan dalam hal penabrakan Jembatan Mahakam, tapi dalam hal lebih luas. Seperti kapal tidak memenuhi standar hingga berlayarnya kapal tanpa memegang izin berlayar. Bahkan hal tersebut terhendus oleh publik ketika terjadi kecelakaan.

“Misal, kapal motor KM Amalia yang memuat LPG dan sembako di Kabupaten Berau, kapal Dholpin 1007 bermuatan batubara yang karam di sungai Mahakam Kota Samarinda, dan kapal tongkang PT SBA yang berlayar lebih dulu kemudian baru mengantongi izin di Kabupaten Kutai Kartanegara,” bebernya.

Mengingat wilayah kerja KSOP Samarinda terbagi di beberapa wilayah yaitu Berau, Kukar, dan Samarinda, dari itu Pengurus Badko HMI Kaltimtara meminta DPRD Provinsi Kaltim agar dapat mengevaluasi kinerja KSOP.

“Kami juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengawal dan mengawasi kinerja KSOP,” tutupnya.(*)