EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK menyatakan, akan membawa lembaga DPRD Kaltim lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, segala kebijakan politik anggaran di DPRD Kaltim akan diutamakan untuk menyentuk langsung kebutuhan masyarakat.

Dia ingin 10 kabupaten/kota di Kaltim, terhubung dengan baik. Misalnya, dengan memperbaiki akses daerah terpencil yang masih terisolasi.

 “Saya sudah bicara dengan teman-teman pimpinan, kita akan prioritaskan infrastruktur dasar, membuka konektivitas seluruh wilayah di Kaltim ini,” ujarnya, saat silaturahmi dengan awak media belum lama ini.

Baca Juga: Siswadi Resmi Pimpin DPRD Samarinda 2019- 2024

Menurut mantan Bupati Berau ini, upaya tersebut akan dilakukan dengan politik anggaran di DPRD Kaltim. Ia akan berupaya memaksimalkan pos anggaran untuk infrastruktur.

Menurutnya, dengan terbukanya daerah terisolasi, maka ekonomi Kaltim dapat tumbuh dari pedesaan. Misalnya saja, hasil usaha pertanian masyarakat bisa dengan cepat didistribusikan ke daerah lainnya.

 “Bagaimana pembangunan yang menyentuh secara langsung. Infrastruktur jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau jalan enggak ada, maka enggak bisa terhubung pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Makmur mencotohkan, di daerah pemilihan (dapil) Bontang, Kutai Timur, dan Berau yang dia wakili, masih ada daerah yang belum terhubung secara baik infrastruktur jalannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat pun lambat. Dampaknya, perputaran uang pun ikut melambat.

Baca Juga: Festival Mahakam 2019 Bakal Digelar 1 -3 November 2019

“Yang masih menjadi kebutuhan masyarakat itu sederhana, misal perbaikan jalan,  pendidikan, dan kesehatan. Di kampung-kampung itu, masyarakat hanya butuh itu saja,” katanya.

Makmur meyakini, jika beberapa kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi maka dapat dipastikan kualitas pembangunan di Kaltim akan meningkat cukup drastis. Ia pun akan mengawalnya secara langsung setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Tak hanya itu, masalah krusial yang dihadapi Kaltim yaitu masalah banjir di perkotaan. Ia juga akan berusaha mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan banjir di daerah langganan banjir seperti Samarinda.

Baca Juga: Ibu Kota Baru Harus Bisa Jadi Pilihan World Class Talent

Meski demikian, diakui Makmur, memang tidak mudah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kaltim.

“Tetapi apapun itu, tentu komitmen dan konsistensi mengawal aspirasi masyarakat tetap harus kita lakukan. Saya akan mencoba membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kaltim,” tegasnya. (*)