EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Puluhan warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Umat Islam Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aski unjuk rasa di depan kantor Gubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis (4/10/2018).

Mereka menyuarakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melanjutkan pembangunan Masjid Pemprov di Lapangan Kinibalu, Kampung Jawa, Samarinda.

Baca juga: Wujud Perhatian Pupuk Kaltim Kian Dirasa Masyarakat

Massa pro pembangunan masjid ini pun menjadi bumbu di hari pertama kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor - Hadi Mulyadi. Aksi massa berjalan tertib dan tidak dihentikan.

Ketua Aliansi Umat Islam Kaltim, Jafri Musa menyatakan, pihaknya mendesak kepada pemprov untuk tetap melanjutkan pembangunan Masjid Pemprov tersebut.

“Karena ini merupakan rumah ibadah dan juga pembangunannya telah dapatkan persetujuan dari DPRD Kaltim serta Pemprov," katanya, ditemui di lokasi.

Seperti diketahui, di masa jabatan Awang Faroek, beragam aksi penolakan pembangunan masjid kerap terjadi di depan kantor gubernur maupun DPRD Kaltim. Tapi kali ini justru berbeda, karena demo meminta agar pembangunan harus tetap dilanjutkan.

Jafri mengaku, bahwa aksi demo ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Ia menyanggah aksinya ini ada unsur politis. Menurutnya, sudah terbangunnya kontruksi sebagian dari masjid di Lapangan Kinibalu menjadi alasan pihaknya baru sekarang melakukan aksi saat Gubernur telah berganti.

Sementara itu, disinggung fakta sebagian masyarakat yang menolak pembangunan tersebut karena tak sesuai prosedur, ia mengaku semua itu bisa diselesaikan melalui proses hukum.

“Silakan saja masukan ke ranah hukum, tetapi tidak menggangu jalannya pembangunan masjid. Kami tidak akan bahas masalah lahan, permasalahan IMB, itu wewenang pemerintah, kalau ada yang merasa lahannya diserobot, laporkan polisi,” imbuhnya.

Baca juga: Isran - Hadi Resmi Pimpin Kaltim, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

“Sebagai muslim yang baik, tidak mungkin kami biarkan bangunan masjid ini terbengkalai, apalagi dirobohkan. Kami selama ini melihat ritme yang ada, karena proyek pembangunan masjid ini sudah ditelantarkan, kami baru turun, kalau tidak ditelantarkan kami tidak akan turun," tuturnya.

Di sisi lain, menurutnya, masjid merupakan suatu kebutuhan untuk masyarakat beribadah, dan tidak bisa dibatasi jumlanya. Masjid, kata dia, adalah kebutuhan sehingga tidak bisa dibatasi jumlahnya.

“Setelah ini kita akan ke DPRD Kaltim, menyuarakan kepada mereka untuk tetap mendukung dan melanjutkan pembangunan masjid itu, karena pembangunan ini berasal dari pengesahan mereka," tandasnya. (*)

Video Lembaga Adat Kutai Besar Kutim Perkenalkan Pesta Adat Pelas Tanah 3 di Jakarta

ekspos tv