14 November 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Bawaslu Imbau KPU Eksekusi Putusan MA Soal Izin Eks Koruptor Nyaleg


Bawaslu Imbau KPU Eksekusi Putusan MA Soal Izin Eks Koruptor Nyaleg
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. (foto:int)

EKSPOSKALTIM.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks koruptor nyaleg dalm Pemilu 2019.

"Ya semua kan menunggu itu (putusan), tinggal ditindaklanjuti saja," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Telat Serahkan LADK, Parpol Terancam Gugur Ikut Pemilu 2019

Afif mengatakan tindak lanjut ini dilakukan sesuai dengan situasi yang ada. Sementara sebelumnya KPU belum memasukkan eks napi korupsi dalam Daftar Calon Sementara (DCS), berdasarkan putusan ini KPU harus memasukkan nama eks napi korupsi tersebut.

"Tergantung kasusnya, kalau partai yang sudah menarik, misalnya, apakah mungkin berkasnya masuk lagi, kan gitu," kata Afif.

"Kalau memang yang kemarin belum dieksekusi tinggal dieksekusi berdasarkan putusan ini," sambungnya.

Afif mengatakan saat ini pihaknya belum membaca putusan tersebut. Namun dia meminta KPU tetap menjalankan putusan sebagai bentuk taat pada hukum.

"Tapi intinya, kami belum membaca putusan secara detail, ya intinya karena itu yang ditunggu maka harus ditindaklanjuti putusannya. Tapi pada intinya kalau yang kita tunggu putusan MA dan kalau ini memang sudah keluar harus kita tindak lanjuti, atas nama ketaatan kita pada aturan," tuturnya.

Berita terkait: Putusan MA Izinkan Eks Koruptor Nyaleg Tak Otomatis Berlaku

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan putusan itu, para mantan koruptor tersebut boleh nyaleg.

"Dikabulkan khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," ungkap juru bicara MA Suhadi, Jumat (14/9).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.

Video Personil Satreskoba Polres Bone Dites Urine Dadakan

ekspos tv

Reporter : sumber: detik.com    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0