17 Desember 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Polemik BPJS Kesehatan, Dewan Minta Pemprov Kaltim Turun Tangan


Polemik BPJS Kesehatan, Dewan Minta Pemprov Kaltim Turun Tangan
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Aturan baru Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak lagi menanggung pengobatan penyakit katarak, persalinan bayi yang lahir sehat dan rehabilitas medik sejak 25 Juli 2018 lalu menuai polemik di tengah masyarakat.

Meski kebijakan tersebut berlaku secara nasional, namun pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat turun tangan agar tidak membebani masyarakat dan penyelenggara BPJS Kesehatan.

Baca: Pupuk Kaltim Bersama Balai TNK dan BKSDA Kaltim Lepas Liarkan Orang Utan

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub. Ia beranggapan bahwa penghapusan tiga jaminan kesehatan tersebut karena tak lepas dari beban keuangan di internal BPJS Kesehatan. Sebab, masih banyak tunggakan peserta yang tidak terbayar yang berdampak pada pembayaran di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

"Saya melihat dengan banyaknya tunggakan seperti itu, ada pengurangan untuk jaminan penyakit tertentu," ucapnya, Jumat (10/8).

Komisi IV DPRD Kaltim, kata dia, berencana akan memanggil seluruh pimpinan rumah sakit daerah di Kaltim yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Karena itu, pihaknya akan memanggil seluruh pimpinan atau perwakilan rumah sakit daerah yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Tujuannya, mencari solusi dan kebenaran atas informasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Kami ingin ada solusi, baik untuk rumah sakit, BPJS Kesehatan, maupun peserta yang terkena dampak dari kebijakan ini,” tuturnya.

Menurut wakil rakyat dari PPP ini, pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim dapat mengambil peran untuk atasi persoalan tersebut. Misalnya, dengan memberikan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

"Karena subsidi itu boleh nasional atau daerah. Itu yang sampai hari ini masih perdebatan. Karena belum ada payung hukumnya,” sebut dia.

Baca: Pembahasan APBD Perubahan Kaltim Ditarget Tuntas Akhir Agustus

Yang dimaksud subsidi tersebut, kata Rusman, ditujukan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebab kepesertaan BPJS Kesehatan meliputi peserta mandiri dan PBI.

“Sampai saat ini, setahu saya Kaltim itu belum 100 persen memberikan subsidi untuk PBI. Masih banyak yang belum terjamin lewat PBI. Dan belum juga 100 persen masyarakat kita tercover oleh BPJS Kesehatan,” imbuhnya.

Lebih jauh, menurut Rusman, BPJS Kesehatan Wilayah Kaltim pernah mengusulkan pada Pemprov, agar dialokasikan dana sebesar Rp 25 miliar untuk masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota PBI.

"Di rapat Banggar (Badan Anggaran, Red.) berikutnya, saya akan usulkan itu,” pungkasnya. (adv)

Video Perkenalkan SPSE Terbaru, Diskominfotik Bakal Gelar Sosialisasi

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0