17 Oktober 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Dua Raperda Kutim Disahkan Jadi Perda


Dua Raperda Kutim Disahkan Jadi Perda
Penandatangan berita acara pengesahan Raperda menjadi Perda, Kabupaten Kutim, Jumat (3/8). (ist)

EKSPOSKALTIM.com, Sangatta - Usai pelaksanaan rapat yang cukup alot, akhirnya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Penetapan tersebut berlangsung pada Jumat, (27/7) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kutim, dengan agenda rapat paripurna berupa, Pendapat Akhir Kepala Daerah Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2017 dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Baca: Camat Bontang Utara Soroti Parkiran Liar di Ramayana Bontang

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh fraksi DPRD Kutim yang dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Pasalnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Pelaporan seperti ini sangat penting, karena ini merupakan landasan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan selama 2017," ujarnya saat menyampaikan laporan akhir, di Sekretariat DPRD.

Sejatinya kedua Raperda tersebut telah diterima pemerintah. Namun meniggalkan sejumlah catatan untuk direvisi, agar menjadi pelajaran di tahun berikutnya.

"Sekarang sudah memasuki proses pengambilan keputusan. Saat ini kami sudah mengambil persetujuan bersama, yang pada hakikatnya merupakan sebuah kewajiban dalam merubah Raperda menjadi Perda," tandasnya.

Di tempat yang sama, perwakilan Fraksi Golkar DPRD Kutim, Arang Jau, menyampaikan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sedangkan Sayid Anjas yang satu fraksi dengannya menyampaikan laporan APBD 2017.

Baca: BK DPRD Kaltim Rekomendasikan Sokhip Diberhentikan

Menurut Arang Jau, pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk apapun harus diketahui oleh DPRD. Termasuk penghapusan BMD sekalipun.

"Baik tanah maupun bangunan harus diketahui oleh DPRD. Apapun itu jika BMD, kami harus mengetahui," paparnya.

Sejumlah Raperda mengusulkan pada Pemkab Kutim. Selain meminta Raperda jadi Perda, panitia khusus pun meminta pada pemerintah untuk membentuk E-Katalog.

"Kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, tentang pembentukan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)," pungkasnya.(adv)

Video Aliansi Kaltim Bersatu Bakal Gelar Aksi Tolak TKA Jilid 2

ekspos tv

Reporter : Endar    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0