EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Utara, tercatat ada 295 usulan yang diajukan masyarakat. Mayoritas merupakan usulan untuk infrastruktur.

Dikatakan Walikota Bontang Neni Moerniaeni, dari 295 usulan yang ada hampir 90 persen infrastruktur. Artinya perlu dipahami alokasi penggunaan APBD itu ada aturanya, dimana 20 alokasinya untuk pendidikan, 10 persen kesehatan, belanja pegawai atau tidak langsung tidak boleh lebih dari 50 persen.

Baca: Menyatukan Misi Kemanusiaan Lewat Jambore SAR

"Artinya, hanya tersisa 20 persen dari APBD yang tentunya kita harapkan dapat mengakomodir usulan meskipun tidak keseluruhan. Maka dari itu saya harap usulan dikaji benar, untuk menentukan skala prioritas,"ucap Neni di Pendopo Wali Kota, Selasa 13 Marer 2018.

Neni menambahkan, agar hal itu dapat terwujud, kedepan beberapa usulan tersebut dapat disinkronkan dengan pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Bontang.

Baca: Gubernur Kaltim Belum Terima Surat Pengunduran Diri Rizal Effendi

Neni juga berharap, program yang diusulkan masyarakat juga dapat diselaraskan dengan bantuan Bankeu Provinsi atau Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil musrenbang tingkat Kecamatan Bontang Utara yang telah disepakati tiap delegasi kelurahan, akan dirumuskan kembali pada Musrenbang tingkat Kota Bontang yang akan digelar pada 23 Maret 2018 mendatang. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Kampanye Dialogis, Tafadal Disambut Antusias Ratusan Warga di 4 Desa Tellu Siattinge

ekspos tv

VIDEO: Sabu Seberat 43,4 Gram Asal Kaltim Gagal Beredar di Bone

ekspos tv

VIDEO: Bertepatan Imlek, KPU Bone Tolak Tim Umar-Madeng Sampaikan Aspirasi

ekspos tv