EKSPOSKALTIM - Tambang Ilegal Marak, Pemprov Kaltim Diharuskan Bentuk Tim Terpadu

Tambang Ilegal Marak, Pemprov Kaltim Diharuskan Bentuk Tim Terpadu

Selasa, 06 Maret 2018 Jam: 22:04:04 WITA

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Agus Suwandy (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Menanggapi maraknya laporan dan temuan tambang ilegal di berbagai daerah akhir-akhir ini, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengatakan, pemprov kaltim harus segera membuat tim terpadu untuk mengatasi permasalahan pengawasan pertambangan di Kaltim.

“Kami mengusulkan kepada gubernur untuk segera merapatkan OPD terkait, untuk membuat tim terpadu menyelesaikan persoalan ini,” kata Agus Suwandy, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (6/3/2018).

Menurutnya, tim terpadu ini pernah dibuat pada tahun 2012 hingga 2016 lalu. Namun karena persoalan defisit anggaran, kata dia, sejak 2017 tidak ada anggaran masuk dalam pos anggaran APBD.

Baca: BK DPRD Kaltim Bakal Proses Dugaan Ijazah Palsu Anggota Dewan

“Karena memang mereka tidak mengusulkan. Sekarang coba mengusulkan, pasti kami anggarkan. Karena ini sudah masalah serius. Harusnya dianggarkan tim terpadu,” ujar politi Partai Gerindra ini.

Tim terpadu ini, menurut Agus sangat penting untuk mengawasi dan menangani segala persoalan tambang ilegal (illegal mining) yang tengah marak akhir-akhir ini. Ia menilai, organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi penegak hukum belum sinergi maksimal dalam melakukan pengawasan. Akhirnya sering terjadi miss komunikasi dan pembiaran.

“Eksekusinya itukan bukan di kita (DPRD) tapi di pemerintah. Lemahnya ini karena pengawasan dna penindakan, karena ini soal pidana. Kalau kami pengawasi kinerjanya saja bukan eksekutor,” imbuhnya.

Ia mengaku, telah menerima laporan sedikitnya sebanyak 7 lokasi pertambangan illegal yang tersebar di Kaltim. Seperti di kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.

Baca: Ketua DPRD Kaltim Segera Ajukan Cuti Demi Kampanyekan Sofyan - Rizal

“Termasuk di Lempake yang menyerobot lahan pemakaman itu. Ini sudah sangat menghawatirkan,” ucapnya.

“Pengawasan sudah ditangan OPD masing-masing sebenarnya. Cuma tidak cukup, saya kira mereka kewalahan dengan mengawasi banyaknya aktivitas pertambangan. Karena inikan marak hampir seluruh wilayah Kaltim. Jadi menurut saya, harus ada tim terpadu untuk mengatasi hal ini,” harapnya.

Agus mendorong, gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak segera memanggil seluruh stakeholder untuk membentuk tim terpadu. “Kalau tidak, rusak semua ini. Kita harap gubernur adakan rapat untuk menindak lanjuti. Dan kami di DPRD akan terus mengawasi,” pungkasnya. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Kampanye Dialogis, Tafadal Disambut Antusias Ratusan Warga di 4 Desa Tellu Siattinge