EKSPOSKALTIM, Samarinda - Pembangunan Transmart yang dikombinasikan dengan Trans Studio mini di Kota Samarinda mendapat hambatan serius. Belum terbitnya IMB oleh Pemkot Samarinda menjadi penghambat atas proses pembangunan yang ditarget rampung tahun depan itu.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy meminta proses pembangunan Transmart tidak dipaksakan. Sebab, kata dia, lokasi berdirinya Transmart di eks Lamin Indah di Jalan Bhayangkara tersebut, menuai polemik. Yaitu, bertentangan dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.

"Saran saya, stop dulu. Biarkan saja pemerintahan yang akan datang yang menyelesaikan itu," katanya saat ditemui di ruang Komisi III DPRD Kaltim, Senin (11/12).

Penundaan tersebut, diakui politisi Gerindra Kaltim ini, dengan pertimbangan belum selesainya administrasi sesuai prosedur. Terganjalnya, Perda No. 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, yang membuat IMB Transmart itu belum dikeluarkan.

Berita terkait: Polemik Transmart, DPRD Kaltim: Sejak Awal Bermasalah

Lebih lanjut, dilokasi eks Lamin Indah sebagai lokasi pembangunan Transmart, ada 6.000 meter persegi dari 33. 342 meter persegi yang peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sementara RTRW Provinsi Kaltim, lanjutnya, baru disahkan 2016 lalu. Dimana lokasi tersebut menjadi kawasan komersil. Ia menyatakan, saat ini RTRW Kota Samarinda dan provinsi tengah dilakukan proses penyesuaian.

"Dan itu kalau mau direvisi butuh waktu dua tahun. Jadi jangan dipaksakan dibangun saat ini, melanggar ketentuan perda tersebut, jadi tunggu proses RTRW itu disesuaikan barulah pemerintah bangun," imbuhnya.

Baca: Masih Banyak Kendala, Dewan Pesimis Transmart Selesai 2018

Lahan eks Lamin Indah yang akan dibangun Transmart Kota Samarinda di Jalan Bhayangkara, depan Plaza Mulia. (EKSPOSKaltim/Muslim)

Dari informasi yang ia peroleh, proses penyesuaian RTRW Samarinda itu baru selesai di 2018 dan dapat dilihat hasilnya pada 2019. Artinya jika dipaksakan membangun tahun ini, kata dia, akan cacat hukum.

"Akan jadi bomerang buat pemerintahan selanjutnya. Saya yakin Pemkot Samarinda juga tidak akan mengeluarkan IMB nya sampai proses penyesuaian ini selesai," tegasnya.

Ia meminta pemprov melalui Perusda Melati Bhakti Setya (MBS) selaku pemilik lahan yang akan membangun Transmart Samarinda itu untuk mengikuti prosedur dalam pembangunannya.

"Jangan memberi contoh yang tidak baik ke masyarakat. IMB belum ada tapi mau membangun. Dari mana alasannya, sementara kita minta masyarakat harus punya IMB dulu baru membangun," terangnya.

Berita terkait: Masa Terakhir Gubernur Awang, Dewan Harap Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Ia menambahkan, persoalan pembangunan Transmart tak hanya soal bertentangan dengan RTRW Kota Samarinda, tapi juga soal kerjasama penyertaan modal yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Awalnya diketahui, DPRD Kaltim menyetujui penyertaan modal berupa lahan tersebut untuk dikomersilkan menjadi Trans Studio dengan sistem investasi Join Venture (usaha bersama). Dalam perjalannya, pola kerja sama berubah dengan Perusda MBS yang akan membangun Transmart, dan CT Corp pengelola Transmart menyewa bangunan tersebut.

"Belum tentu juga DPRD menyetujui karena dulu kan Investor yang mau membangun. Tapi ternyata kan Perusda yang akan membangun, mengahukan kredit ke bank pemerintah. Itu juga hitungannya belum jelas, untungnya," pungkasnya.

Ia berharap, pemprov dapat menyelesaikan dulu persyaratan sesuai prosedur baru membangun proyek Transmart. (adv)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Gelar Lomba Lintas Alam, Lembaga Adat dan BPPD Kutim Perkenalkan Kearifan Lokal

ekspos tv

VIDEO: Irjen Kemhan Tinjau Kesiapan KNI dalam Memenuhi Kebutuhan Amonium Nitrate Nasional 2018

ekspos tv

VIDEO: Prakarsai Perayaan Natal, Hendri Pailan Hadirkan Eddo Kondologit

ekspos tv