EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Untuk menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) ditunjuk sebagai Ibukota Negara baru disebut perlu dukungan semua pihak.

Hal ini yang menjadi dasar digelarnya Seminar Nasional bertema Kesiapan Kaltim Terhadap Pemindahan Ibukota Negara RI yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, kantor Gubernuran, Sabtu (27/7).

Baca juga: Dewan Desak Pemprov Selesaikan Kemelut Tambang di Kaltim

Turut hadir dalam seminar tersebut FKPD Kaltim/ Kaltara, Bappenas, Kadin, LPJKN dan Unibersitas Mulawarman. Termasuk Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.

Diketahui, rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke pulai Kalimantan akan diputuskan Presiden Jokowi pada Agustus mendatang. Kandidat provinsinya yaitu Kaltim, Kalteng dan Kalsel.

Wagub Hadi Mulyadi menegaskan Kaltim dari berbagai sisi atau kriteria penilaian yang ditentukan pemerintah pusat memiliki banyak keunggulan bahkan calon kuat untuk menjadi pusat pemerintahan negara.

Menurut dia, perlu pemahaman serta pertimbangan yang matang dan kajian yang mendasar dalam program pemindahan ibukota negara. Baginya, sejauhmana perencanaan ini benar-benar akan berkelanjutan dan memastikan pembangunan terlaksana dengan baik.

"Lokasi atau lahan kita siap. Tapi bagaimana pemerintah bisa memindahkan 1,5 juta pegawai ke Kaltim. Belum lagi kita bicara anggaran sesuai perkiraan Menteri Keuangan sekitar Rp466 triliun untuk pembangunannya," ujar Hadi Mulyadi.

Namun, pandangan berbeda diutarakan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Menurutnya, Kaltim bisa kehilangan peluang besar jika tidak memaksimalkan persiapan dan menunjukkan keseriusannya dalam lobi ke pusat untuk terpilih menjadi Ibukota Negara baru.

Ia menilai, Kaltim sejauh ini lamban mencari dukungan pemindahan Ibukota negara. Padahal, kata dia, kebijakan tersebut lebih kepada soal politis bukan teknis.

“Bukan teknis, apalagi keinginan. Keputusan politis dilakukan orang politik dan lembaga politik. Makanya itu tidak mudah,” tegas Irianto.

Ia menjelaskan, prosesnya pun bisa berlangsung lama karena harus mendapat persetujuan melalui undang-undang. Masa agar UU paling cepat disahkan adalah enam bulan. Tapi pembahasan UU sendiri mulai dari rancangan (RUU) hingga menjadi UU, butuh waktu sampai dua tahun.

“Tapi yang saya sayangkan, pejabat pemprov banyak enggak hadir di acara ini. Saya dari Kaltara saja hadir. Gerak cepat itu penting karena jadi faktor daya saing. Siapa yang kuat dalam lobi politik itu yang menang, meski kadang keputusan politik itu tidak masuk akal,” jelas mantan Sekprov Kaltim ini.

Memang dalam acara tersebut dari 10 kepala daerah bupati dan walikota se Kaltim, hanya tampak hadir Bupati Berau Muharram dan Bupati PPU Abdul Gafur Masud.

Baca juga: Polemik Ojek Online dan Konvensional di Kaltim Terus Bergulir

Bahkan, Irianto mengaku telah memberikan beberapa masukan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor beberapa watu lalu saat berjumpa di Jakarta, agar melakukan langkah cepat. Tapi Isran, tutur Irianto, tampak cuek dan menghiraukan masukan tersebut.

Irianto khawatir saat ini Kaltim justru disalip Kalteng atau Kalsel. Apalagi, dalam bulan depan keputusan presiden terkait provinsi calon ibu kota negara akan diumumkan.

"Saya sudah sampaikan mestinya momentum ini di Kaltim segera ambil langkah, susun perencanaan yang matang, terstruktur dan masif. Saya yang besar dari Kaltim jadi menyayangkan itu. Kalau dalam sepak bola mungkin Kaltim tertinggal 5-0 dari Kalteng, apalagi Kalsel. Harus ada greget,” tutupnya. (*)