EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Anggota DPRD Kutim menyoroti tak beroperasinya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kenyamukan. Pasalnya karena hal tersebut, para nelayan asal Kutai Timur lari ke Kota Bontang. Ini dinilai sangat merugikan Pemkab Kutim.

“Pastinya nelayan kita bongkar hasil tangkapan di sana (Bontang.red). Siapa yang untung ? Tentunya pemerintah dan masyarakat Bontang,” pungkasnya.

Pemkot Bontang, kata dia, tentu mendapatkan pemasukan dari retribusi PPI mereka. Tak hanya itu, masyarakat Bontang pun menikmati hasil tangkapan laut segar yang dibawa nelayan Kutim.

“Padahal ikan dan lainnya tersebut berasal dari laut Kutim. Sementara kita disini rugi karena tidak mendapatkan apa-apa, hanya menunggu kiriman ikan ke Kutim dari pedagang ikan Bontang,” ujar Anjas.

Lanjutnya, tentunya Pemerintah tidak bisa marah maupun melarang nelayan asal Kutim untuk bongkar hasil tangkapan laut di PPI Bontang. Sebab, kondisi ini imbas dari tidak beroperasinya PPI Kenyamukan milik Pemkab Kutim.

Melalui Perda Retribusi PPI dan BBI ini, pihaknya berharap Pemkab Kutim bisa kembali mengoperasikan PPI Kenyamukan, beserta dengan penyiapan sarana dan fasilitas penunjangnya.

Menyiapkan stasiun bahan bakar bagi nelayan, pabrik es batu agar ikan dan hasil tangkapan nelayan Kutim tetap segar, serta membenahi fasilitas penunjang PPI Kenyamukan.

“Seperti tempat parkir yang refresentatif, toilet yang bersih, dan lain sebagainya. Sehingga nelayan dan masyarakat yang datang ke PPI Kenyamukan untuk bertransaksi jual beli ikan, nyaman. Tentunya ini akan berimbas pada pemasukan retribusi PPI Kenyamukan dan PAD Kutim sendiri,” tandasnya.(adv)