EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Lurah Bontang Kuala (BK), Rony Apriansyah menanggapi data kurang mampu di wilayahnya. Tanggapan itu keluar setelah digelarnya rapat dengar  pendapat (RDP) oleh Komisi I DPRD Bontang bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM), Camat se-Kota Bontang dan lurah se-Kota Bontang pada Selasa(25/8/2020) lalu.

Menurutnya data warga kurang mampu sudah singkron dengan data di DSPM Bontang. Kata dia, warga kurang mampu ini cenderung stabil kadang naik dan turun. Namun, hal ini mengalamai kenaikan saat pandemi Covid-19.

"Jadi, data kita sudah cocok dengan pihak Dinsos. Namun warga kurang mampu meningkat saat pandemi Covid ini karena banyak warga yang tidak mendapat pemasukan," ungkapnya, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Bontang Utara Optimalkan Pelaksanaan Gebrak Masker

Rony (akrab Ia disapa) menuturkan, warga kurang mampu itu ada 2 yaitu tentatif dan relatif. Maka dari itu, setiap tahun perlu adanya pembaruan data.

"Kalau warga tidak mampu itu kan bisa jadi sekarang mampu besok tidak mampu, begitu sebaliknya, maka dari itu saat pandemi ini sedikit mengalami kenaikan," imbuhnya.

Meski begitu, Rony  berharap ke depannya ada regulasi yang bisa menangani hal tersebut dengan benar - benar tanpa adanya campuran dari pihak manapun.

"Kan saat ini belum ada regulasi kepastian terkait warga kurang mampu tersebut. Mungkin ke depannya, semoga ada regulasi yang bisa menangi hal seperti ini," harapnya.

Baca juga: Tanggapi Imbauan Satgas, Ketua FJB : Perkembangan Covid-19 Wajib Diberitakan

Terpisah, sementara itu, berdasarkan data Kepala Dinas DSPM Safa Muha mengatakan, sekitar 8.510 rumah tangga atau 10.418 KK atau 34098 jiwa yang mendapat program bantuan non tunai termasuk sembako dan PKH.  Namun, 3585 belum mendapat program bantuan.

"3161 KK di antaranya diusulkan, sehingga diketahui 424 KK setelah dicek invalid karana tidak ditemukan keberadaannya, salah satunya seperti meninggal,pindah rumah dan tanpa keterangan," ungkapnya. (adv)