EKSPOSKALTIM.COM, Balikpapan- PT Pelindo IV Cabang Balikpapan bersikukuh akan membongkar lapak pedagang kaki lima di dalam areal Pelabuhan Semayang. 

General Manager Pelindo IV Cabang Balikpapan Baharuddin M menegaskan, per 1 Agustus 2017 Pelabuhan Semayang bersih dari kios PKL.

"Hari ini, Senin 31 Juli sudah ada 11 lapak yang secara sukarela dibongkar pedagang. Kita berikan tali asih sebesar Rp2 juta sebagai bentuk kepedulian," kata Baharuddin, di sela rapat bersama Komisi II DPRD Balikpapan dan perwakilan pedagang di kantor DPRD Balikpapan.

Baharuddin menilai kontrak penggunaan lahan yang dimulai 2001 sudah berakhir 2010 lalu. Berakhirnya kontrak diikuti dengan dihentikannya sewa lapak yang dibayar pedagang Rp120 ribu setiap bulannya.

"Artinya, sudah tidak ada hak mereka berjualan di dalam pelabuhan. Sebenarnya di dalam kontrak itu juga disebutkan kalau sewaktu-waktu pihak pertama dalam hal ini Pelindo ingin memanfaatkan lahan, maka pedagang secara sukarela harus mau dipindah," jelasnya.

Ia juga meminta pedagang konsisten dengan kesepakatan Desember 2016 lalu yang menyatakan siap pindah dari pelabuhan."Kalau diundur terus gak akan selesai. Pedagang Desember lalu minta diundur sampai 31 Juli dengan alasan menghabiskan dagangan dan mencari tempat baru. Ini harus konsisten," tegasnya.

Soal relokasi yang disebutkan pedagang Baharuddin membantah Pelindo menyetujui hal tersebut karena keterbatasan lahan. Dia juga menyebut penilaian Pelabuhan Semayang sebagai pelabuhan bertaraf internasional akan terganggu dengan adanya PKL di area pelabuhan.

"Tidak bisa lagi ditunda, kami sudah komitmen, dan sudah rapat internal. Kalau pemerintah merelokasi di luar pelabuhan silakan, sudah tidak bisa lagi di dalam pelabuhan," sebutnya.

Sementara itu, Koordinator Pedagang Pelabuhan Semayang Amir Syarifuddin mengatakan, tetap akan menagih janji Pelindo untuk merelokasi pedagang.

"Itu yang dikatakan GM Pelindo saat itu, pak Aris Tunru di beberapa media. Bukan mau menggusur kami seperti sekarang ini," keluhnya.

Amir juga menyayangkan sikap Pelindo yang cenderung acuh dengan kesepakatan yang dibangun kedua belah pihak.
Terlebih, Amir mengaku berita acara yang dikemukakan Pelindo soal persetujuan pedagang untuk pindah dari areal pelabuhanadalah kebohongan.

"Kami tidak pernah melihat isi berita acara itu. Memang kami hadir dan saya tanda tangan. Tapi kami tidak tahu apa isinya," ujarnya.

Jika tidak ada solusi yang mengakomodir keinginan pedagang, kata Amir, persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum.

"Saya akan mengadu ke Pelindo yang membawahi Balikpapan di Makassar. Kami juga akan bawa ini ke pengadilan negeri atau PTUN di Samarinda," katanya.