07 Desember 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Ketua DPRD Kaltim Pastikan PAW Sokhip Menunggu Paripurna


Ketua DPRD Kaltim Pastikan PAW Sokhip Menunggu Paripurna
Ketua DPRD Kaltim, M Syahrung. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra, Sokhip, saat ini sudah memasuki babak akhir. Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun mengaku keputusan tersebut tinggal menunggu pelaksanaan rapat paripurna.

"PAW Sokhip akan kita sampaikan di rapat paripurna,"kata Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, Rabu (11/7/2018).

Alung mengaku, langkah tersebut diambil setelah sebelumnya Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim telah memutuskan bahwa Anggota DPRD Kaltim dapil Kota Balikpapan tersebut, telah terbukti melanggar kode etik perihal penggunaan surat keterangan ijasah palsu pada saat pendaftaran Caleg dalam Pemilu 2014 silam.

Baca: Laporan Ditolak Bawaslu, Rusmadi-Safaruddin Akui Kemenangan Isran- Hadi

Alung menjelaskan, pada Senin (9/7) lalu pihaknya sudah melakukan rapat paripurna soal PAW Sokhip. Hanya saja, karena rapat paripurna tidak kuorum, akhirnya rapat paripurna ditunda. Kata dia, rapat paripurna tersebut memang digelar di internal dewan, sebab menyangkut kode etik.

"Jika sampai tiga kali rapat paripurna tidak kuorum soal PAW Sokhip, maka kita akan putuskan permasalahan PAW tersebut melalui paripurna. Karena paripurna adalah keputusan yang sah, sesuai dengan tahapan," ujarnya.

Ia menyatakan, hasil dari keputusan paripurna itu nantinya akan disampaikan kepada Fraksi Partai Gerindra selaku partai yang membawa Sokhip duduk di Karang Paci- DPRD Kaltim.

"Pasti kita akan sampaikan kepada partai yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti (PAW)," tegas Alung.

Baca: 5 Balon DPD RI Daftar ke KPU Kaltim di Hari Pertama, Caleg Provinsi Masih Nihil

Diketahui, keputusan BK yang menyatakan ijazah Sokhip palsu melalui sidang tertutup yang dilakukan oleh BK DPRD Kaltim yang dihadiri oleh Ketua BK Dahri Yasin dan dua anggota BK, Baharuddin Demmu dan Veridiana Huraq Wang, di ruang rapat BK, Gedung D DPRD Kaltim, pada bulan Juni lalu. BK pun menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPRD Kaltim.

Keputusan BK tersebut atas hasil temuan fakta di Kabupaten Pasuruan, tempat dimana surat keterangan ijasah SLTA/Sederajat tersebut diterbitkan. Di antaranya, putusan pengadilan yang telah bersifat inkrah bahwa terbukti menggunakan surat keterangan ijasah palsu.

Akhirnya, BK merekomendasikan sanksi pelanggaran berat, yaitu pemberhentian dari Anggota DPRD Kaltim. (adv)

Video: Aliansi Organisasi di Bontang Bentuk Forum Tolak Tenaga Kerja Asing

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0