EKSPOSKALTIM, Bontang - Kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Bontang yang belakangan waktu ditetapkan pemerintah, belakangan turut mendapat penolakan dari Pusat Hubungan Masyarakat (PHM).  

Kepada Ekspos Kaltim, mereka turut menolak kebijakan yang dinilai tak tepat waktu tersebut. Tajuddin Muntu Sekjen PHM Bontang menjelaskan, sejujurnya pihaknya tak menginginkan hal tersebut.

Sebab kenaikan tarif tersebut tidak bertahap dan langsung meroket. "Sebenarnya kami juga tidak setuju dengan kenaikan ini. Kecuali kalau naiknya itu sedikit-sedikit dan bertahap, ya bisa kita setuju," kata Tajuddin via telepon seluler, Kamis (11/5) sore. 

Soal kehadiran massa PHM di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Selasa (9/5) silam. Tajuddin mengatakan, itu sebagai bagian dari agenda silaturahmi antar pihaknya dengan pemerintahan sebagai pendukung semasa kampanye dulu.

"Kita hadir silaturahmi saja sebetulnya. Maksud lain daripada itu tidak ada," ujarnya. Ia menambahkan, terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa beberapa waktu lalu, pihaknya pun mengaku sangat mendukung. 

"Kita dukung, kita tidak ingin ada bantuan menghalangi keinginan masyarakat," pungkasnya. Diwartakan sebelumnya, PHM Bontang gantian menduduki area Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang di Jalan Awang Long. 

Tajuddin mengatakan massa PHM Bontang  hadir untuk sekedar berjaga-jaga untuk mencegah adanya aksi susulan menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif air. 

"Sebagai pendukung Nebas (Neni-Basri) kita datang untuk mengamankan siapa tahu ada yang membuat keributan, karena kemarin ada demo dan katanya ada demo susulan," kata Tajuddin saat dihubungi Ekspos Kaltim via telepon seluler.  

Selain itu, Tajuddin menyampaikan, pengamanan ini dilakukan atas inisiatif pihaknya sendiri. Sebab, mereka merasa para pedemo yang menentang kebijakan menyampaikan aspirasi di tempat yang tidak tepat sasaran.