Bontang, EKSPOSKALTIM – Pemerintah Kota Bontang menggelar pembekalan bagi 150 enumerator verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2025 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa malam (30/9).

Acara dibuka Wakil Wali Kota Agus Haris mewakili Wali Kota Bontang, disaksikan Sekda Aji Erlynawati, Staf Ahli Bidang Pembangunan Masyarakat dan SDM Lukman, serta Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Toetoek Pribadi Ekowati.

Dalam sambutannya, Agus Haris menekankan akurasi dan integritas pendataan sebagai kunci pengentasan kemiskinan. “Data ini akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi, politik, atau kedekatan relasi,” ujarnya.

Pendataan tersebut disiapkan untuk integrasi ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), dengan pengelompokan warga ke dalam desil kesejahteraan 1–10. Hasilnya akan menjadi dasar intervensi melalui APBD, TJSL perusahaan, BASNAS, maupun APBN.

Pemkot menargetkan angka kemiskinan nol kasus pada 2029. Menurut Agus, target itu realistis dengan dukungan potensi ekonomi daerah. Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang memanipulasi data.

“Saya berharap seluruh peserta bekerja profesional, teliti, dan bertanggung jawab agar hasil pendataan menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan sosial pemerintah daerah,” tutupnya.