Bontang, EKSPOSKALTIM — Pemerintah Kota Bontang bakal menjalankan proses validasi terhadap warga miskin mulai Oktober 2025. Untuk keperluan itu, Pemkot telah mengalokasikan dana sebesar Rp 376 juta, yang akan dipakai membayar 150 enumerator.

Menurut Toetoek Pribadi Ekowati, Kepala Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, tiap enumerator akan menerima honor Rp 23.550 per data yang mereka cek dan klasifikasikan. Tugas mereka memverifikasi data warga dan memastikan klasifikasi kemiskinan sesuai standar.

Setiap enumerator ditargetkan untuk memverifikasi sekitar 106 orang. Validasi dilakukan melalui pendekatan geospasial dan klasifikasi berbasis desil yakni mengurutkan masyarakat dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari paling miskin hingga lebih sejahtera. Hasil validasi ini nantinya menjadi acuan resmi Pemkot dalam kebijakan kemiskinan.

Rekrutmen enumerator sudah dibuka sejak 27 September 2025 melalui pendaftaran daring. Seleksi administrasi akan segera dilaksanakan, dan mereka yang lolos akan mulai bekerja pada bulan Oktober.

"Jadi data itu akan diolah secara geospasial. Kemudian menjadi acuan Pemkot sebagai data valid tentang kemiskinan," ucap Toetoek kepada awak media.