Bontang, EKSPOSKALTIM - Pemerintah Kota Bontang kembali melakukan pemangkasan anggaran menjelang penyusunan APBD 2026. Beberapa pos yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas (perjadin), biaya makan-minum, serta kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menyatakan bahwa kebijakan ini mengikuti instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintahan. Terlebih, penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat ke Bontang mengalami penurunan signifikan. Diperkirakan berkurang hingga 30 persen dari asumsi awal Rp 2,8 triliun.

“Yang dipangkas atau diefisiensi mungkin bimtek, perjadin, anggaran makan dan minum, cindera mata, dan rapat seremonial,” ujar Aji, dikutip dari KlikKaltim, Jumat (26/9).

Meski ada pemotongan, Aji menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan disentuh. Anggaran yang dikurangi akan dialihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan berdasarkan dokumen transfer dari pemerintah pusat, Bontang tahun ini memperoleh dana sebesar Rp912 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) senilai Rp833 miliar, Dana Alokasi Khusus nonfisik Rp75,6 miliar, serta Dana Alokasi Khusus fisik Rp6,5 miliar.

Namun potensi pendapatan lain seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) belum sepenuhnya terhitung. Neni berharap tambahan dari pos-pos tersebut bisa memperkuat postur APBD 2026.

“APBD Bontang 2026, Bunda masih hitung prediksi sekitar Rp 2,1 triliun. Mudah-mudahan masih bergerak naik,” tuturnya.