Balikpapan, EKSPOSKALTIM – Perjalanan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama istrinya yang juga anggota DPR RI, Sarifah Suraidah, serta sejumlah pejabat Pemprov Kaltim ke Maroko memantik kritik publik. Rombongan berangkat pada 26–30 Agustus 2025 untuk menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) internasional.

Langkah ini dianggap kontras dengan situasi efisiensi anggaran daerah yang tengah dijalankan pemerintah, apalagi jelang pemotongan dana transfer pusat untuk APBD 2026.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya transparansi soal pembiayaan perjalanan. "Yang pasti, hasil kunjungan ke Maroko itu harus bisa disampaikan ke publik. Biarlah publik yang menilai, apakah memang urgen," ujarnya, Kamis (28/8), dikutip dari Selasar.co.

Ia mengingatkan agar pejabat daerah lebih fokus pada program yang menyentuh langsung masyarakat, bukan justru mengirim rombongan besar ke luar negeri.

Pemprov Kaltim menegaskan perjalanan tersebut sudah mengantongi izin resmi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasmiah menunjukkan surat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara bernomor B-00001675/KSN/S/PDLN/LN.00/08/2025.
“Semua ada izinnya,” tulis Dasmiah.

Rombongan hadir sebagai delegasi undangan, sehingga biaya peserta, pelatih, dan pendamping ditanggung pihak Maroko. Pemprov hanya membiayai offisial. Sementara itu, keberangkatan Sarifah Suraidah disebut menggunakan dana pribadi.

“Hanya keikhlasan beliau mendampingi bapak gubernur,” kata Dasmiah, dikutip dari Arusbawah.co.

Rombongan terdiri dari Rudy Mas’ud, Sarifah Suraidah, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Biro Kesra Dasmiah, dan perwakilan LPTQ. Mereka mendampingi hafiz asal Kaltim, Ahmad Fadil, yang menjadi wakil Indonesia di MTQ internasional. Foto-foto perjalanan pun dipublikasikan lewat akun resmi Instagram Pemprov Kaltim.

Apa urgensinya?

Meski begitu, kritik bermunculan. Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, mempertanyakan relevansi keberangkatan gubernur, sekda, hingga birokrat mengingat hanya untuk mendampingi satu peserta MTQ.

“Apa urusannya gubernur, istri gubernur, sekda, dan biro Kesra ikut hanya untuk mendampingi satu orang peserta MTQ internasional?” katanya.

Menurut Buyung, perjalanan ini justru memperlihatkan abainya pejabat terhadap kondisi publik Kaltim, mulai dari program Gratispol yang bermasalah hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

“Kalau menggunakan dana APBD, artinya mereka mengabaikan efisiensi. Gubernur seharusnya mengutamakan urusan publik, bukan bepergian ke luar negeri berhari-hari,” tegasnya.

Ia juga menyinggung posisi Sarifah Suraidah yang dinilai tidak relevan. Sebagai anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi perdagangan dan BUMN, kehadirannya di Maroko dianggap tak berkaitan dengan tugas legislatif.

“Ini bisa menimbulkan kesan perjalanan keluarga dengan fasilitas negara. Publik berhak tahu transparansi biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Buyung juga mengingatkan dampak administratif dari absennya gubernur dan sekda hampir sepekan. “Ada banyak keputusan penting dan urusan publik yang tertunda. Publik Kaltim perlu tahu, apa manfaat konkret perjalanan ini untuk 3,7 juta warga Kaltim,” pungkasnya.

Senada, Dosen Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo menilai Pemprov semestinya membuka dokumen izin perjalanan serta rincian biaya secara publik. “Harus lah. Katanya good governance,” ucapnya melalui WhatsApp. Ekspos Kaltim sudah menghubungi langsung Rudy Masud mengenai urgensi dari kunjungan ini, namun belum ada respons.