27 September 2022
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Wali Kota Basri Buka Kegiatan Rakor Regsosek BPS Bontang


Wali Kota Basri Buka Kegiatan Rakor Regsosek BPS Bontang
Wali Kota Bontang Basri Rase saat membuka kegiatan rapat koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Senin (19/9). (EKSPOSKaltim/Asep)

EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang Basri Rase didamping Wawali Najirah hadir sekaligus membuka kegiataan rapat koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Senin (19/9/2022) siang.

Bertajuk " Satu Data, Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat" kegiatan ini digelar di ruang auditorium, Gedung Taman 3 Dimensi, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara.

Kegiatan rakor ini diikuti sedikitnya 200 peserta, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, TNI-Polri, perusahaan, serta masyarakat biasa.

Wali Kota Basri menyambut baik kegiatan ini. Ia mendukung langkah BPS yang akan melakukan validasi data dengan terjun langsung ke masyarakat demi menuju satu data Indonesia. Menurutnya hal ini penting dilakukan guna menghindari data ganda di kalangan masyarakat. 

Jika data yang dimiliki suatu lembaga tidak terintegrasi dengan yang lain, lanjut dia, maka hal itu akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan di masyarakat yang dapat memicu permasalahan di daerah. 

"Kehadiran Regsosek diharapkan mampu melakukan pendataan kepada seluruh penduduk di Indonesia, khususnya Kota Bontang, dengan mencakup kondisi dan ekonomi masyarakat saat ini," ucap Basri.

Guna mensukseskan program Regsosek ini, Basri menekankan agar petugas lapangan tidak asal mendata, namun betul-betul terjun dan memastikan kondisi masyarakat saat ini, sehingga pengelompokan data untuk warga miskin, warga rentan, serta miskin ekstrem dimiliki pemerintah benar-benar valid.

Kebenaran data dengan fakta di lapangan akan berpengaruh terhadap penerima manfaat yang digelontorkan pemerintah. Dengan data yang valid bantuan tersebut akan lebih tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak menerima bantuan dari pemerintah.

"Kalau mendengar BLT (bantuan langsung tunai) banyak warga yang mendadak jadi miskin, dengan bantuan data BPS maka tidak ada lagi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Sekadar informasi, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, dan untuk di Bontang sendiri, Wali Kota Basri menyatakan tidak ada warganya yang sampai pada kondisi seperti ini.

Basri berharap, pelaksanaan Regsosek ini dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, mulai dari pendataan kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan, latar belakang, kesehatan hingga statusnya terdata dengan baik dan benar, agar program satu data yang dicanangkan bisa berhasil diwujudkan.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Marinda menerangkan bahwa Regsosek ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk memutakhirkan data masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini. Nantinya petugas BPS akan melakukan pendataan kepada seluruh penduduk Indonesia. Marinda menyebut pendataan akan dimulai pada tanggal 15 Oktober -14 November 2022 mendatang.

"Seluruh penduduk akan didatangi dan didata, tujuannya untuk memperoleh data awal yang akan digunakan sebagai basis data perekonomian sosial," terangnya.

Seluruh penduduk yang didata dalam Regsosek ini nantinya akan dilakukan pemeringkatan, hasil pemeringkatan dapat ditentukan mana penduduk yang kategori miskin ekstrem, miskin, rentan miskin serta kategori menengah keatas.

"Jadi nanti setelah pendataan selesai, kami akan melakukan pemeringkatan seluruh keluarga di Indonesia, termasuk di Kota Bontang," sebutnya.

Marinda menambahkan, pada bulan Maret 2023, pihaknya akan melakukan konsultasi publik dan akan melakukan pemaparan terhadap data mulai dari peringkat atas hingga yang disebut dengan miskin ekstrem.

Bagi penduduk miskin ekstrem ini nantinya akan diberikan program khusus, katanya, karena penduduk yang berada pada kelompok ini mau diberikan bantuan berapapun, akan tetap tergolong miskin. Salah satu programnya ialah program keluarga harapan.

"Untuk kelompok miskin dan rentan miskin juga akan diberikan program tersendiri," tuturnya.

Saat ini dan kedepan, ucap Marinda, semua program pemerintah akan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di Disdukcapil, dengan begitu akan diketahui penduduk yang belum memiliki NIK. Sistem yang tersebar seperti di Kepolisian untuk kepengurusan SIM, pendataan keluarga untuk BKKBN nantinya akan terintegrasi dengan data Regsosek, harapannya yakni registrasi sosial ekonomi terintegrasi dengan beberapa sumber data yang dapat dimutakhirkan oleh berbagai pihak untuk mewujudkan satu data Indonesia. (adv)

Reporter : Asep Suhendar    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0