09 Desember 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Kuota CPNS di Samarinda Sebanyak 221 Formasi, Ini Info Lengkapnya


Kuota CPNS di Samarinda Sebanyak 221 Formasi, Ini Info Lengkapnya
ilustrasi. (int)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan pengumuman resmi tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Samarinda tahun Anggaran 2019 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Samarinda.

Berdasarkan rilis yang diterima media ini dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Samarinda, kuota Kota Samarinda sebanyak 221 formasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan, syarat, dan cara pendaftaran CPNS 2019 di Kota Samarinda dapat dilihat pada situs website: www.bkd.samarindakota.go.id atau klik data PDF terlampir dalam siaran pers Dinas Kominfo Kota Samarinda ini.

Baca juga: 5 Fraksi DPRD Kaltim Usulkan Hak Interpelasi ke Gubernur

Informasi terkait juga bisa ditanyakan langsung ke kantor BKPPD Kota Samarinda Jl Balaikota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243.

Pendaftaran CPNS 2019 Kota Samarinda ini telah dibuka mulai tanggal 12 November 2019 hingga 26 November 2019 yang hanya bisa dilakukan secara daring melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) serta nomor KK.

Para pelamar perlu menyiapkan persyaratan antara lain: scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan.

Info lebih lengkap, baca pengumuman walikota Samarinda dalam bentuk PDF terlampir dibawah ini. Link Download: http://bit.ly/2Kc2Pfb

Berita terkait: Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka, Pemprov Kaltim Buka 368 Formasi

Ia mengaku, akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Komisi IX DPR RI agar kemudian bisa ditindaklanjuti. Pasalnya, peraturan perundang-undangan termasuk Perpres merupakan kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat.

"Kita apresiasi tuntutan teman-teman mahasiswa ini. Namun perlu diingat karena aturan BPJS itu dipusat. Tapi kita akan aspirasikan ini melalui kelembagaan ke pusat," tandasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0