14 Desember 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Menghadapkan Perwali Dengan Masalah Real LGBT


Menghadapkan Perwali Dengan Masalah Real LGBT
Pemerhati Lingkungan dan Generasi Balikpapan, Siti Subaidah

EKSPOSKALTIM.COM, Balikpapan- Isu LGBTnampaknya masih menjadimomok yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Balikpapan. Pasalnya, Perwali ( Peraturan Walikota) yang diharapkan mampu mengatasi persoalan LGBT ini, tak urung mencapai tahap penyelesaian, bahkan seolah jalan ditempat.

Pemerintah kota Balikpapan mengaku faktor kehati-hatianlah yang menjadi kendalanya.Tidak ingin mengambil langkah buru-buru, pemkot Balikpapan dalam hal ini memerlukan waktu untuk mengkaji rencana penerbitan perwali tersebut.

Upaya untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak seperti MUI, tokoh agama dan organisasi masyarakat dirasa perlu oleh pemkot Balikpapan, guna mendengarkan pendapat beberapa pihak terkait persoalan LGBT ini. Anggapan bahwa perilaku LGBT merupakan hak asasi manusia rupanya menjadi batu sandung yang membuat pemkot Balikpapan ragu-ragu dalam mengambil sikap.

Baca Juga: Beasiswa Kaltim 'Tuntas', Gubernur Isran: Harus Tepat Sasaran

Hal ini tentu sangat disayangkan karena masyarakat sudah menanti-nanti payung hukum untuk menjerat para pelaku LGBT utamanya di Balikpapan.

Adanya hak asasi manusia ini seolah-olah menganggap bahwa orientasi seksual para pelaku LGBT, patut untuk dhargai. Bahkan sampai ada anggapan jangan sampai kita mengkriminalisasi orientasi seksual seseorang karena itu sudah masuk ranah privasi.

Walaupun sudah jelas dampak yang ditimbulkan akan melebar luas di masyarakat. Namun nampaknya hal ini kurang menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk segera menggolkan perwali ini.

Hak asasi manusia menjadi tameng pelindung bagi kaum LGBT saat ini. Padahal harusnya HAM ini digunakan untuk menjaga masyarakat, bukan malah merusak masyarakat. HAM sendiri lahir dari sistem demokrasi yang menjamin berbagai kebebasan manusia, termasuk didalamnya kebebasan berperilaku. Alhasil, atas nama HAM maka sulit untuk menghukum atau mengkriminalisasi pelaku LGBT.

Menghukum mereka sama saja dengan melanggar HAM. Oleh sebab itu, permasalahan ini tidak akan menemui titik penyelesaian selama standar berfikir yang seperti ini yang dipakai.

Baca Juga: Sikapi Permasalahan Tambang, Badko HMI Kaltimtara Ancam Demo Besar-besaran

 

Adanya stigmatisasi ketidak adilan dan kesetaraan bagi LGBT, membuat masyarakat semakin bingung dalam menentukan sikap kepada para pelaku LGBT. Akhirnya terjadi kerancuan berfikir ditengah-tengah masyarakat kita, antara menerima atau menolak keberadaan mereka.

Hal ini pun makin diperparah oleh banyaknya tokoh yang mendukung bahkan menghimbau agar mereka (pelaku LGBT) dirangkul dan diayomi, padahal kerusakan sudah nampak nyata dihadapan kita. Terlebih kepada generasi atau kaum milenial yang semakin hari semakin alay dan bingung dalam menentukan identitas dirinya.

Belum lagi dari sisi kesehatan yang menyebutkan bahwa, angka penderita HIV AIDS semakin bertambah pertahunnya, dan kebanyakan berasal dari pasangan gay. Dan hal yang paling berbahaya adalah depopulasi atau berkurangnya jumlah penduduk dalam hal ini generasi penerus yang harusnya menjadi tonggak pembangunan bangsa. Karena jelas pasangan gay dan lesbian tak akan pernah menghasilkan keturunan. Maka cukuplah sudah kita bermain-main dengan persoalan ini. Menentukan sikap  tegas wajib dilakukan karena jikalau tidak, tinggal menunggu kehancuran generasi. Pertanyaannya siapkah kita?

Yang harus disadari benar saat ini adalah segala bentuk peraturan yang terlahir dari sistem demokrasi, tidak akan pernah memberi solusi tuntas, terlebih dalam permasalahan ini.

Baca Juga: Kodam VI Mulawarman Juara 2 Lomba Binter TNI AD 2018

Peraturan yang ada nantinya hanya akan mengatur keberadaan dan aktivitas mereka bukan menghilangkan perilaku menyimpang tersebut apalagi menghukum para pelakunya. Akhirnya peraturan tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu alat untuk melegalkan LGBT dan mengakui keberadaan mereka.

Inilah solusi yang ditawarkan demokrasi. Solusi yang tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya sampai kapan pun. Bahkan bisa jadi menimbulkan permasalahan baru karena setelah pelegalan atas keberadaanya, pasti akan muncul keinginan-keinginan lain dari mereka salah satunya pernikahan sesama jenis.

Cukuplah sepenggal kisah nabi Luth menjadi pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang melanggar syariat Allah akan menemui kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. (Pemerhati Lingkungan dan Generasi Balikpapan, Siti Subaidah)

Reporter : Siti Subaidah    Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0