EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Sejumlah fraksi di DPRD Kaltim menilai pemprov belum kasimal dalam pengelolaan dan pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari belum maksimalnya, kenaikan PAD dalam porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

Dalam APBD Perubahan 2018, tercatat PAD mengalami kenaikan sebesar 19,81 persen dari rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang semula ditarget Rp 4,28 triliun, meningkat jadi Rp 5,12 triliun setelah perubahan.

Baca juga: Sah, APBD Perubahan 2018 Kaltim Diketok Rp 10,132 Triliun

Peningkatan tersebut terjadi pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Meski demikian, menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Kurniawan, menyatakan peningkatan PAD mestinya dapat lebih tinggi dari realisasi yang didapatkan di APBD Perubahan 2018. Sebab, masih banyak potensi sumber pendapatan yang belum dilakukan secara maksimal oleh Pemprov Kaltim. Misalnya, dari sektor pajak dan retribusi daerah.

“Apabila dilakukan secara intensif, dapat dipastikan persentase kenaikan diproyeksikan bisa mencapai minimal 25 persen,” sebutnya.

Ia menilai, kenaikan sebesar 19,81 persen PAD pada APBD Perubahan 2018 ini, belumlah maksimal. Pasalnya, masih banyak komponen PAD yang belum digali, dikelola, dan dikembangkan Pemprov Kaltim.

Menurut dia, peningkatan PAD mesti dilakukan pemerintah di tengah mengikisnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas. Karena itu, pemprov harus memiliki terobosan yang efektif dalam upaya peningkatan PAD.

Baca juga: Dana Operasional PPI Tanjung Limau di 2019 Harus Tetap Dianggarkan Daerah

“Ini penting dilakukan dalam upaya beralih sumber PAD kita dari ketergantungan pada migas. Pemerintah harus serius menggali potensi yang masuk dalam komponen PAD. Harus dimaksimalkan dengan baik sumber potensi PAD ini,” tuturnya.

Dia berharap, pada tahun mendatang PAD dapat mengalami kenaikan lebih signifikan lagi. Pemprov, kata dia, harus membuat program yang terukur, termasuk dengan menyelesaikan kendala selain yang terjadi di lapangan. Misalnya, dengan menyiapkan infrastruktur dasar dalam memaksimalkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD di tahun yang akan datang.

“PAD yang terkelola dengan baik dan optimal dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap DBH migas. Sehingga kita dapat mempunyai komposisi PAD yang lebih besar dibanding dengan DBH migas,” tambahnya. (adv)

Video Lembaga Adat Kutai Besar Kutim Perkenalkan Pesta Adat Pelas Tanah 3 di Jakarta

ekspos tv